Gempa Lombok dan Palu, Bank Dunia Tawari Utang Baru USD 1 Miliar

Suara.com - Bank Dunia menyiapkan pinjaman alias utang sebesar USD 1 miliar untuk membantu Indonesia dalam proses rekonstruksi pascabencana alam di Lombok dan Palu, serta memperkuat ketahanan jangka panjang.

"Upaya pemerintah untuk memulihkan daerah terdampak sudah sangat baik. Kami memberikan pinjaman ini untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Indonesia," kata Chief Executive Officer Bank Dunia Kristalina Georgieva, di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018), seperti diberitakan Antara.

Dana utangan ini bisa langsung dicairkan sesuai permintaan pemerintah, dan didukung oleh pinjaman yang telah diberikan sebelumnya sebesar USD 5 juta agar pemulihan bencana alam dapat berjalan dengan baik.

Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang terdampak dalam bencana alam untuk jangka waktu enam bulan hingga setahun.

Skema jaminan sosial ini diklaim untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja selama masa pemulihan berlangsung, serta mencegah terjadinya kerusakan modal manusia dalam jangka panjang.

Utang USD 1 miliar ini juga dapat dimanfaatkan untuk program pemulihan bencana untuk pembiayaan fasilitas publik dan infrastruktur penting lainnya.

Bank Dunia memperkirakan kerugian untuk kerusakan geospasial maupun infrastruktur, bangunan dan rumah tinggal yang terdampak tsunami di Palu mencapai USD 531 juta atau Rp 8,1 triliun.

Rinciannya adalah untuk rumah tinggal USD 181 juta atau Rp2,75 triliun; bangunan USD 185 juta atau Rp setara 2,82 triliun dan infrastruktur USD 165 juta atau Rp 2,5 triliun.

Perkiraan tersebut tidak termasuk penghitungan korban jiwa, kehilangan lahan atau gangguan ekonomi akibat mata pencaharian yang hilang.

Baca Juga: Tundukkan Arema, PSM Tempel Persib di Puncak Klasemen

Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan komitmen dari Bank Dunia ini bisa memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan maupun memperbaiki tindakan penanganan bencana alam.

Namun, ia memastikan pencairan dana utangan dan pemanfaatannya harus melalui proses diskusi dengan pihak parlemen.