Suara.com - Pemerintah akan membangun Kota Palu Baru, pascatsunami dan gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter yang melulunlantakkan daerah di Sulawesi Tengah tersebut, Jumat (28/9/2018).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono menjelaskan, pemerintah tengah merampungkan masterplan proyek tersebut.
Ia menuturkan, hunian warga nantinya tidak akan dibangun di lokasi yang diruntuhkan gempa. Ini dikarenakan wilayah Palu diguncang gempa bumi, tsunami, dan fenomena likuifaksi.
"Kalau di Lombok kan dibangun di tempat yang sama. Ini sudah berubah semua (karena ada tsunami). Kami ingin membangun Palu baru, berarti harus bikin masterplan baru yang mengadopsi semua," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/10/2018).
"Jadi kami harus bangun masterplan baru, yang mengadopsi patahan-patahan yang ada dan historikal gempa yang pernah terjadi di Palu," Basuki menambahkan.
Karena masuk perencanaan kota, Basuki mengatakan koordinasi akan ada di bawah deputi regional Bappenas. Hal ini dikarenakan menyangkut persoalan sertifikat tanah.
"Pekerjaan umum pengembangan wilayah, dan (melibatkan) BMKG, badan geologi, dan para pakar di pusat gempa. Mereka sudah bekerja di lapangan dan ini sudah kembali," katanya.
Sebelum hunian baru untuk warga terselesaikan, pemerintah lebih dulu membangun hunian sementara atau Huntara di Kota Palu. Untuk wilayah yang terdampak gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Sigi baru akan dibicarakan.
Basuki menjelaskan, ada 1.200 hunian sementara yang akan dibangun pemerintah. Ini berdasarkan jumlah pengungsi yang ada.
Baca Juga: PDIP Kritik Rumah DP 0 Rupiah, Belum Rumah untuk Orang Miskin
"Kami menghitung dari jumlah pengungsi. Satu Huntara kira-kira 10 Kepala Keluarga. (Ada) 10 petak. Dilengkapi MCK, dapur umum dan kebutuhan hidup lainnya," jelas Basuki.
Selain membuat masterplan, pemerintah masih bekerja untuk membersihkan kota pascagempa dan tsunami. Adapun target pembersihan kota 2 minggu.
"Kemudian perbaikan infrastruktur-infrastruktur linnya, sekolah darurat, RS, universitas, semuanya selesai dalam 2 tahun untuk Palu, mulai dari 2019-2021 semuanya harus selesai," katanya.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan besaran anggaran yang akan digunakan untuk membangun Palu Baru. Tetapi, Basuki memperkirakan akan memakan anggaran Rp 5-6 triliun.
"Itu untuk relokasi. Itu (pembangunannya) di luar jalan Pantai Talise. Itu kan pasti dengan tanggul itu, tidak bisa biasa saja, karena sambil mengadopsi pengamanan tsunami," kata Basuki.
Untuk pembuatan masterplan, Kementerian PUPR menargetkan rampung akhir tahun 2018.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT