Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia Mohamad Guntur Romli menulis pernyataan melalui akun twitter pribadinya, @GunRomli, yang menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal penyetopan proyek Reklamasi teluk Jakarta.
Sebelumnya, Anies telah mencabut izin pembangunan 13 Pulau Reklamasi Teluk Jakarta beberapa waktu lalu.
Guntur menyebut bahwa tulisannya yang berjudul “1 Tahun Anies Berkuasa: Tipu-tipu Penghentian Reklamasi” di laman pribadinya tidak bisa dibantah oleh Anies maupun tim pemprov.
"Sampai hari ini belum ada dari @aniesbaswedan dan timnya yang mampu membantah tulisan saya ini ‘1 Tahun Anies Berkuasa : Tipu-tipu Penghentian Reklamasi’. Karena memang benar adanya, 3 pulau reklamasi yang sudah jadi, tetap komersil, tidak dicabut izinnya," kata Guntur dalam cuitannya, Rabu (17/10/2018).
Guntur juga mengunggah tampilan artikel Koran Tempo berjudul “DKI Izinkan Pengembang Komersialkan 3 Pulau pada 28 September 2018”. Namun, oleh Guntur, kata DKI dalam judul artikel itu dicoret dan diganti dengan kata “Anies”.
Tak hanya itu, Guntur kembali menuliskan cuitan bahwa izin proyek Reklamasi disetujui dan diterbitkan era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Jadinya, izin proyek itu sudah ada sebelum era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan rival Anies pada Pilkada DKi Jakarta 2017.
"Izin Prinsip reklamasi disetujui oleh Gubernur era Fauzi Bowo. Pergub dan 8 izin Reklamasi ke Pengembang yang diterbitkan oleh Fauzi Bowo. Pembangunan Pulau C & D sudah dimulai seblum Ahok, kalau Pulau G izin pelaksanaan di era Ahok," tulis Guntur.
Kemudian Guntur kembali menuliskan, janji Anies yang ingin menghentikan proyek Reklamasi pada kenyataannya hanya mencabut izin-izin pulau-pulau reklamasi yang belum di tandatangani Ahok.
"Saat @aniesbaswedan teriak-teriak mau hentikan reklamasi, pulau C, D, G & N sudah jadi. Pada akhirnya, Anies cuma bisa cabut izin-izin prinsip pulau-pulau yang belum jadi, yang diteken sebelum era Ahok. Sedangkan pulau-pulau yang sudah jadi tidak dicabut dan dilanjutkan. Ini namanya hentikan reklamasi? Ketipu deh," tulis dia.
Baca Juga: 4 Manfaat Super Buah Alpukat Bagi Kesehatan Tubuh
Berikut Tulisan Guntur Romli yang menjelaskan hal tersebut:
1 Tahun Anies Berkuasa: Tipu-tipu Penghentian Reklamasi
Penghentian Reklamasi adalah janji politik Anies Baswedan jika terpilih sebagai Gubernur DKI. Benar ia sekarang menghentikan izin reklamasi, tapi hanya untuk pulau-pulau yang belum jadi dan belum ada wujudnya, di antaranya izinnya milik BUMD DKI: PT Ancol dan Jakpro.
Sedangkan 3 pulau reklamasi yang sudah jadi, milik PT Kapuk Naga dan Agung Podomoro yang pemiliknya sering disebut oleh pendukung Anies saat Pilkada DKI sebagai “konglomerat, taipan dan anggota 9 Naga” tidak dihentikan dan tidak dicabut izinnya, bahkan diizinkan 55 persen dari pulaunya dikomersilkan!
Inilah strategi tipu-tipu Gabener Anies terkait penghentian pulau reklamasi. Tipu-tipu Gabener Anies ini melalui beberapa tahap.
Pertama propaganda reklamasi merusak lingkungan, pro pengembangan konglomerat, meminggirkan nelayan kecil dst. Ini Propaganda saat Anies mencalonkan Gubernur DKI, tapi saat jadi, Anies hanya membatalkan izin pulau yang belum jadi, yang di antaranya milik rakyat DKI, BUMD DKI: PT Ancol dan PT Jakpro, tapi membiarkan pulau milih pengembang konglomerat yang sudah jadi: PT Kapuk Naga dan PT Agung Podomoro.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar