Suara.com - Pemerintah Kota Bekasi menyoroti kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta era Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memberikan skala prioritas hubungan kemitraan dengan Kota Bekasi.
Rahmat menyebut Kota Bekasi sudah tidak lagi mendapatkan dana hibah dari DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.
"Saat ini Kota Bekasi belum mendapatkan dana kemitraan atau dana hibau dari DKI Jakarta, sangat minim kalaupun ada," kata Rahmat, Kamis (18/10/2018).
Pada zaman Ahok, Kota Bekasi mendapatkan kucuran dana hibah sebesar Rp 186,5 miliar di tahun 2016, dan naik menjadi Rp 350 miliar pada tahun 2017. Dana hibah itu diperuntukkan bagi kebutuhan dana pemberdayaan masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan lainnya.
Contohnya membuat proyek jembatan Rawapanjang dan Cipendawa senilai hampir Rp 200 miliar lebih.
"Itulah yang dibutuhkan. DKI harus jadikan Kota Bekasi mitra, kita nggak mau disebut penyangga. Itu sudah dicontohkan Ahok, yang benar-benar menjadikan Kota Bekasi ini mitra," tegas dia.
Dengan demikian, Rahmat meminta kepada Anies agar tidak hanya memberi bantuan dana untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang saja. Ia berharap bantuan juga untuk aspek-aspek lain, misalnya infrastruktur sebagai perhatian lebih dari Pemprov DKI terkait persoalan hubungan kemitraan antara Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
"Kita ingin DKI membantu tidak hanya sekadar kepentingan yang terkait dengan Bantar Gebang," kata dia.
Rahmat tak ingin ada perubahan kerjasama yang sudah dibangun sejak lama melalui Gubernur DKI Jakarta era Ahok.
Baca Juga: Sejak Era Ahok, 12 Janji Jakarta untuk Bantargebang Tak Terpenuhi
"Kecuali jika ingin mengambil risiko dengan merubah perjanjian yang sudah dibangun. Pastinya ada keputusan politik yang lain di DPRD," ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian proyek flyover Rawa Panjang dan Cipendawa dinilai penting untuk memperlancar akses kendaraan truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang.
Ia kembali berharap, Pemprov DKI bisa memberi bantuan dana untuk proyek pembangunan flyover tersebut. Karena jika proyek flyover tersebut rampung, maka antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi akan sama-sama mendapat keuntungan yang bermanfaat.
"Dari DKI-nya menguntungkan jalannya Truk Sampah jadi lancar, ada efisiensi irit bahan bakar, kendaraan jadi tidak gampang rusak. Kita juga dapat keuntungan masyarakat terhindar dari bau truk-truk sampah yang lewat Tol Bekasi Barat," paparnya.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Berita Terkait
-
Sampah Jakarta Dibuang ke Bekasi, Warga: Air Kami Semakin Bau
-
Anies Belum Tahu 16 Truk Sampah Jakarta Ditolak Masuk Bekasi
-
Sejak Era Ahok, 12 Janji Jakarta untuk Bantargebang Tak Terpenuhi
-
DPRD Evaluasi Perjanjian Jakarta Boleh Buang Sampah ke Bekasi
-
Gara - gara Truk Sampah, Hubungan Jakarta dan Bekasi Memanas
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?