Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan, pihaknya menolak memberikan bantuan kemitraan untuk Pemkot Bekasi lantaran bantuan itu di luar perjanjian soal persampahan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.
Sengkarut dana bantuan kemitraan ini pun menuai ketegangan hubungan yang terjalin antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI. Penolakan bantuan kemitraan pun akhirnya berujung pada penahanan sejumlah truk muatan sampah milik Pemprov DKI oleh Pemkot Bekasi yang dilarang melintas Bekasi.
Anies mengatakan, pada Februari 2018 Pemkot Bekasi mengajukan permintaan bantuan kemitraan kepada Pemprov DKI. Namun, hingga Mei 2018 Pemprov DKI meminta data perincian bantuan kemitraan yang dimaksud, pihak Pemkot Bekasi baru memberikannya pada Oktober 2018.
"Ini bukan masalah sampah. Tapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah, sehingga kesannya Jakarta punya masalah dengan sampah. Tidak! Jadi kita tertib menjalankan semua yang menjadi kewajiban kita," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).
Adapun bantuan kemitraan yang baru saja diberikan oleh Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI pada 18 Oktober 2018 lalu meliputi, proyek pembangunan flyover Rawa Panjang senilai Rp188 miliar, proyek pembangunan flyover Cipendawa senilai Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran senilai Rp16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi senilai Rp 5 miliar.
"Bayangkan, dari mulai Mei diminta perinciannya tak kunjung datang. Ketika datang sekarang, yang dimarahin yang menerima, begitu," ungkap Anies.
Anies pun bersikeras untuk tidak memberikan bantuan kemitraan kepada Pemkot Bekasi. Menurut Anies, uang yang diminta oleh Pemkot Bekasi adalah uang rakyat DKI yang harus dipertanggungjawabkan.
"Harus diingkat Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Iya, Jawa Barat. Kalau mau minta ke Pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta? Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagaian tanggungjawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI," tandasnya.
Baca Juga: Anies Pastikan Kewajiban DKI Soal Sampah ke Bekasi Sudah Selesai
Berita Terkait
-
Anies Pastikan Kewajiban DKI Soal Sampah ke Bekasi Sudah Selesai
-
KPK Ungkap Fakta Penggeledahan Rumah Bos Lippo Group James Riady
-
Soal Sampah Jakarta, Pengamat: Pemda DKI Harus Tiru Surabaya
-
Sempat Dikandangi, Bekasi Lepas 20 Truk Sampah Milik Jakarta
-
Bicara Kasus Suap Meikarta, KPK Singgung Proyek Hambalang
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun