Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, tingkat kesejahteraan para petani mengalami peningkatan positif selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini berimplikasi pada angka penduduk miskin di pedesaan yang mengalami penurunan.
Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro, mengatakan, dari hasil data yang diperoleh pada periode Januari - September 2018, Nilai Tukar Petani (NTP), yang menjadi tolak ukur daya beli petani mengalami kenaikan 102,25 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan NTP periode yang sama pada 2014, yang hanya 101,98 persen.
"Kesejahteraan petani dilihat dari NTP yang menjadi tolak ukur daya beli. Ini mengalami kenaikan 0,27 persen dibandingkan periode yang sama pada 2014," katanya, saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2018).
Syukur menjelaskan, kesejahteraan petani juga dapat dilihat dari Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), yang terus mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, NTUP Pertanian Sempit tanpa Perikanan hanya mencapai 106,5 persen, tapi memasuki 2015, NTUP mulai mengalami peningkatan menjadi 107,44 persen.
"Pada 2016, naik lagi menjadi 109,83 persen sampai pada 2017, kembali membaik di angka 110,03 persen," ujar Syukur.
Peningkatan kesejahteraan petani pun memiliki dampak terhadap penurunan angka penduduk miskin di pedesaan. Tercatat, pada Maret 2015, angka penduduk miskin di pedesaan mencapai 14,21 persen atau sebanyak 17,94 juta jiwa.
Pada Maret 2016, angka itu menurun perlahan menjadi 14,11 persen atau menjadi 17,67 juta jiwa, sementara 2017, angka menjadi 13,93 persen atau 17,09 juta jiwa. Penurunan kembali terjadi pada 2018, yang mana penduduk miskin pedesaan menjadi 13,47 persen atau 15,81 juta jiwa.
"Bahkan kemiskinan keseluruhan secara nasional ditekan menjadi 9,82 persen. Ini terendah dalam sejarah. Ini berkat berbagai kebijakan bidang pertanian yang mampu memberi dampak signifikan," katanya.
Baca Juga: Keanekaragaman Hayati, Kementan Satukan Database Varietas Lokal
Berita Terkait
-
Gula Rafinasi Bocor ke Pasar Tradisional, Pemerintah Setop Impor
-
Operasi Pasar Besar-besaran! Kementerian Pertanian Siapkan 1,3 Juta Ton Beras
-
Skandal Beras Oplosan Rp100 T: Titiek Soeharto Murka, Janji Cecar Mentan di Senayan
-
Langgar Standar Mutu dan Takaran, 4 Produsen Beras Ternama Diperiksa Satgas Pangan?
-
Gelar Rapat Maraton Akhir Pekan, Mentan Kebut Swasembada Gula dan Hilirisasi Perkebunan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?