Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengklaim belum menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencekalan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berpergian ke luar negeri. Dengan demikian, Fahri enggan berkomentar banyak sebelum menerima surat resmi pencekalan.
"Kita belum dapat suratnya. Kita tunggu saja," kata Fahri di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/10/2018).
Fahri pun engga berspekulasi lebih jauh seandainya Taufik menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK. Menurut Fahri hingga kini Taufik masih berada dalam posisi tak bersalah.
"Itu kan praduga tak bersalah. Kita belum tahu mekanismenya, karena belum terima surat. Kita tunggu pemberitahuan resmi. Kalau ada surat dijawab surat lah," pungkasnya.
Seperti yang sudah diberitakan, Taufik Kurniawan dicegah KPK berpergian ke luar negeri terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pencegahan itu sudah disampaikan KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam bentuk surat, Jumat (26/10/2018).
Sebelumnya nama Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan disebut dalam persidangan tindak pidana korupsi 2 Juli 2018. Namanya muncul disebut terdakwa mantan Bupati Kebumen, Yahya Fuad yang menceritakan bahwa dirinya sempat bertemu Waketum PAN itu untuk membahas DAK Kabupaten Kebumen.
Yahya mengungkapkan bertemu Taufik dua kali di Semarang dan Jakarta. Dirinya pun menjelaskan bahwa terdapat kewajiban memberikan sejumlah fee sekiranya lima persen kalau DAK itu cair Rp 100 miliar.
Dana yang atau fee yang diberikan kepada orang yang diduga suruhan Taufik mencapai Rp 3,7 miliar. Karena itulah kemudian penyidik KPK mencegah Taufik untuk berpergian ke luar negeri.
Baca Juga: Potongan Tubuh Bayi Turut Ditemukan di TKP Lion Air Jatuh
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri