Bupati Boyolali Dilaporkan Kubu Prabowo, PDIP: Berlebihan

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap kubu Capres dan Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno berlebihan setelah melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasto menuturkan, seharusnya semua pihak bisa mengambil pelajaran terkait pentingnya memahami kultur budaya Indonesia.

"Gugatan yang ditujukan kepada Bupati Boyolali yang dilakukan oleh pendukung Prabowo juga dinilai berlebihan. Dari kasus tersebut, sebaiknya kita mengambil pelajaran tentang pentingnya tata-krama politik dan perlunya bagi pemimpin politik untuk memahami kultur budaya bangsanya sendiri," ujar Hasto kepada wartawan, Selasa (6/11/2018).

Kubu Prabowo – Sandiaga sebelumnya menganggap Bupati Seno yang juga kader PDI Perjuangan telah melakukan pelanggaran pemilu dan tidak netral sebagai kepala daerah.

Menurut Hasto, keikutsertaan Seno saat aksi terkait pernyataan Prabowo yang menyinggung tampang warga Boyolali merupakan hal yang wajar. Sekretaris TKN Jokowi – Maruf ini menganggap aksi yang dilakukan warga Boyolali merupakan bagian pendidikan politik agar berhati-hati dalam berbicara kepada publik

"Apa yang dilakukan oleh Pak Seno masih wajar. Beliau mengawal rakyatnya. Dengan demikian demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Apa yang dilakukan sebagai bagian pendidikan politik untuk disampaikan ke Pak Prabowo agar berhati-hati dalam berbicara dan jangan eksploitir kemiskinan rakyat hanya untuk tujuan kekuasaan politik," ucap dia.

Lebih jauh Hasto mengatakan, pernyataan Prabowo yang menyinggung tampang warga Boyolali tidak pantas masuk ke Hotel tidak pantas.

"Apa yang disampaikan Pak Prabowo hanya pas dalam budaya barat. Mungkin karena Pak Prabowo lama hidup di luar negeri sehingga tidak memahami tepo sliro dalam budaya Jawa, ataupun kurang paham budaya Indonesia karena masa kecilnya dibesarkan di negara barat," ucap dia.

Karena itu, Hasto menyeut pentingnya disipilin berbicara dan pemahaman kuktur bangsa di dalam dunia politik.

"Semua pihak sebaiknya mengambil pelajaran tersebut bahwa di dalam politik disiplin berbicara dan pemahaman kuktur bangsa itu sangat penting," kata Hasto.

Baca Juga: Facebook Mengaku Bersalah dalam Pembantaian Rohingya di Myanmar

Lebih lanjut, dalam kontestasi politik yang bermartabat, issue terkait perbedaan kelas antara tampang kaya yang bisa masuk hotel, yang dikontraskan dengan lainnya, kata Hasto sebaiknya tidak perlu dilakukan.

"Pemimpin, terlebih calon presiden, seharusnya menampilkan gagasan positif bagaimana menggelorakan harkat dan martabat rakyatnya, sehingga meskipun secara lahir nampak biasa, namun punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia," ucap Hasto.

Hasto juga menyebut model pidato Prabowo yang dianggap keras merupakan kemunduran kualitas demokrasi. Ia berharap Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa memahami kultur timur yang ada di Indonesia.

"Gaya keras pidato Pak Prabowo dengan model kontrasting kelas kaya dengan sebaliknya adalah kemunduran kualitas demokrasi. Pak Prabowo harus paham bahwa menjadi petani, pedagang pasar, tukang jamu, bahkan tukang sapu adalah kerja yang bermartabat selama dilakukan dengan penuh rasa percaya diri," katanya.

"Sebab dengan bekerja, disitulah jati diri kemanusiaan untuk berdiri di atas kaki sendiri hadir. Tukang sapu pun punya tugas penting, membawa lingkungan menjadi bersih. Tukang sapu dilihat fungsinya mampu memerindah alam raya, mewayu hayuning bawana, jadi perannya juga penting. Hal inilah yang seharusnya dilihat Pak Prabowo. Sayang, beliau (Prabowo) kurang memahami kultur timur seperti ini," sambungnya.