Ini Draf Aliansi Keumatan yang Disebut Dicueki Prabowo Subianto

Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra membeberkan draf aliansi hasil rumusan para ulama, yang diklaimnya hingga kekinian dicueki alias belum direspons oleh Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Padahal, kata Yusril, draf itu dibuat Setelah petinggi PBB menemui pentolan FPI di Arab Saudi, Muhammad Rizieq Shihab.

Yusril menjelaskan, perwakilannya, yakni Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Ferry Noor sempat menemui Rizieq di Mekah, untuk membahas soal kesepakatan koalisi pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Hasil pertemuan itu adalah, para ulama di Indonesia merumuskan draf aliansi di kediaman KH A Rasyid Abdullah Syafii.

"Saya sendiri toidak ikut dalam perumusan draf aliansi ini," kata Yusril kepada Suara.com, Kamis (8/11/2018).

Yusril memaparkan, isi draf aliansi itu membahas seputar bagaimana mekanisme koalisi enam partai pendukung Prabowo – Sandiaga. Selain itu, ada pula kesepakatan koalisi agar bisa sama-sama menguntungkan.

"Ada kerjasama saling menguntungkan, kubu Prabowo – Sandiaga juga harus membantu agar calon-calon anggota legislatif di DPR RI maupun daerah juga bisa menang,” jelasnya.

Selanjutnya, draf itu diserahkan kepada Prabowo oleh Kuasa Hukum Habib Rizieq, Munarman pada 13 Oktober 2018.

Akan tetapi, hingga kekinian, belum ada respons apa pun yang disampaikan Prabowo kepada sejumlah ulama tersebut.

Baca Juga: Dicari : Desainer Muda Indonesia Untuk Diorbitkan ke Paris

"Tapi sampai saat ini juga tak ada respons apa pun dari Pak Prabowo dan itu sudah disampaikan tanggal 13 Oktober yang lalu. Jadi ya seperti itu," pungkasnya.

Berikut adalah draf Aliansi yang dimaksud Yusril.

Draft Naskah

Aliansi Parpol keummatan dalam rangka Pemenangan Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 merupakan momentum penting dalam mewujudkan pembangunan masa depan bangsa dan negara yang adil dan makmur. Hal ini menjadi keniscayaan di tengah kondisi kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan antar warga dan praktek korupsi yang merajelela saat ini sebagai akibat ketidakeffektifan pemerintah mengendalikan kekuatan oligark di bidang politik dan ekonomi.

Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Dengan pergeseran poros kekuasaan dari Barat ke Asia, Indonesia dipandang memiliki posisi dan peran strategis dalam menuju Negara Sejahtera. Namun peluang dan potensi ini bisa terlepas dan bahkan berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara ketika Indonesia masih dikelola dengan sistim kroni. Mengingat kronisme selain mengganggu sistem perekonomian, juga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan.