Politik Genderuwo, Karding: Bentuk Sindiran Jokowi ke Propagandis

Suara.com - Setelah melontarkan diksi politikus sontoloyo, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo kembali melayangkan pernyataan politik genderuwo saat berpidato di acara pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11/2018).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menanggapi diksi genderuwo yang diucapkan Jokowi ditujukkan sebagai pihak-pihak terutama lawan politik yang kerap menyebarkan propaganda kepada masyarakat.

"Soal politik Genderuwo itu adalah satu pernyataan simbolik yang ditujukan kepada semua orang, pemimpin, politisi yang di dalam pernyataan-pernyataanya kampanyenya selalu membangun narasi-narasi propaganda, tentang ketakutan, tentang kegalauan di tengah-tengah masyarakat. Dan juga menciptakan takkan apa yang disebut politik dinamis," ujar Karding, Jumat (9/11/2018).

Menurutnya, saat ini banyak berita bohong yang sengaja disebarkan untuk menakut-nakuti masyarakat.

"Jadi rakyat sedemikian rupa dihantui oleh isu-isu palsu, isu-isu hoaks, fitnah, nyinyir yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti rakyat. Menjadikan rakyat pada titik stres, galau, dan menyrunkan optimisme atau menjadikan rakyat semakin pesimis," kata dia.

Menurut Karding ada pesan yang disampaikan Jokowo secara implisit dari pernyataan politik genderuwo. Dari pesan itu, kata dia, Jokowi meminta agar seluruh pihak bisa menciptakan suasana kondusif kepada masyarakat jelang Pilpres 2019.

"Semestinya buat politik itu tenang, nyaman, bergembira, dan senang hati mendapatkan pendidikan. Itu yang disindir oleh pak Jokowi," kata dia.

Menurut Karding, pernyataan Jokowi tersebut tidak dikhususkan kepada siapapun, namun bagi semua politisi.

" Jadi kalau, pak Prabowo sering melontarkan pesimisme, pernyataan yang agitator dan propagandis terkait hal-hal yang menakutkan. Mungkin, salah satu yang disebut yang dimaksud salah satunya pak Prabowo. Tetapi, menurut saya Seluruh politisi bahkan seluruh orang itulah yang dimaksud oleh pak Jokowi," ucap Karding.

Baca Juga: Legislator: Sudah Waktunya UU Media Direvisi

Lebih lanjut, Politisi PKB itu menilai pernyataan Jokowi untuk mengingatkan bahwa politik merupakan proses demokrasi yang membutuhkan keterlibatan rakyat.

"Keterlibatan ini penting, karena kita berangkat dari prinsip rakyat berdaulat artinya segala sesuatu pada hakikatnya yang memutuskan adalah rakyat, rakyat mesti diberi pendidikan politik mesti diberi pernyataan-pernyataan yang bisa dicerna oleh akal sehat sesuai dengan adat kebudayaan kita, dan tentu memiliki makna optimisme kedepannya dalam prosesnya," kata dia.

Dia berharap masyarakat bisa mendapatkan pendidikan politik yang bisa dicontoh dari para politisi atau para pemimpin, bukanlah politik yang propaganda. Sebab kata Karding, rakyat merupakan bagian terpenting dalam demokrasi.

"Itulah yang diharapkan oleh presiden (Jokowi) sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan , sehingga rakyat kita tidak terus menerus, dicekokin dengan hal-hal yang sempele, hal-hal yang recehan, hal-hal yang teknis, atau dalam artian tidak penting. Jadi rakyat itu karena menjadi bagian terpenting dari proses demokrasi, maka dia harus terlibat secara penuh dan mendapatkan pendidikan politik yang baik dari pemimpin-pemimpinnya yang dicontoh," tandasnya.