Suara.com - Politisi Partai Demokrat Andi Arief membandingkan pemerintahan di zaman Presiden Soeharto dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu. Menurut Andi, keduanya memiliki tujuan yang sama, namun dengan cara yang berbeda.
Andi melihat banyak kesamaan tujuan di antara Soeharto dengan Jokowi. Akan tetapi, dirinya pun menilai cara dari masing-masing yang berbeda jauh. Contohnya ialah cara mendongkrak suara untuk Pemilihan Umum.
“Pak Harto memobilisasi rakyat dengan berbagai apel kebulatan tekad menjelang Pemilu mendukung Pencalonan periode berikutnya. Pak Jokowi memobilisasi kepala daerah dengan kebulatan tekad tanpa apel dengan tujuan sama,” kata Andi dalam akun Twitternya, Senin (19/11/2018).
Kemudian Andi pun melihat cara Jokowi yang berbeda dengan Soeharto dalam segi penegakkan hukum. Menurut Andi, cara Soeharto menerapkan aturan ialah dengan ancaman kekerasan kemudian dimasukan ke penjara.
Kalau Jokowi, kata Andi, tidak dengan menggunakan kekerasan. Tapi penjara menjadi ancaman yang paling menakutkan dalam Pemerintahan Jokowi.
“Dulu Dwi Fungsi ABRI Sekarang Dwi Fungsi Penyidik dan Penyelidik Negara. Dulu ancaman kekerasan dan penjara. Sekarang tanpa kekerasan tapi ancaman penjara jadi andalan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Rebut Suara di 'Kandang Banteng' Jateng, Sandiaga: Kerja Keras!
-
Tim Prabowo: Nggak Ada Orang yang Mau Kembali ke Orde Baru
-
Prabowo Subianto Diyakini Tak Tiru Gaya Otoriter Mantan Mertua
-
Jubir Prabowo: Publik Sudah Cerdas, Masa Terus Salahkan Pak Harto
-
Dicap Jualan Orba, Jubir: Prabowo Sering Kritik Soeharto
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker