Suara.com - Politisi Partai Demokrat Andi Arief membandingkan pemerintahan di zaman Presiden Soeharto dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu. Menurut Andi, keduanya memiliki tujuan yang sama, namun dengan cara yang berbeda.
Andi melihat banyak kesamaan tujuan di antara Soeharto dengan Jokowi. Akan tetapi, dirinya pun menilai cara dari masing-masing yang berbeda jauh. Contohnya ialah cara mendongkrak suara untuk Pemilihan Umum.
“Pak Harto memobilisasi rakyat dengan berbagai apel kebulatan tekad menjelang Pemilu mendukung Pencalonan periode berikutnya. Pak Jokowi memobilisasi kepala daerah dengan kebulatan tekad tanpa apel dengan tujuan sama,” kata Andi dalam akun Twitternya, Senin (19/11/2018).
Kemudian Andi pun melihat cara Jokowi yang berbeda dengan Soeharto dalam segi penegakkan hukum. Menurut Andi, cara Soeharto menerapkan aturan ialah dengan ancaman kekerasan kemudian dimasukan ke penjara.
Kalau Jokowi, kata Andi, tidak dengan menggunakan kekerasan. Tapi penjara menjadi ancaman yang paling menakutkan dalam Pemerintahan Jokowi.
“Dulu Dwi Fungsi ABRI Sekarang Dwi Fungsi Penyidik dan Penyelidik Negara. Dulu ancaman kekerasan dan penjara. Sekarang tanpa kekerasan tapi ancaman penjara jadi andalan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Rebut Suara di 'Kandang Banteng' Jateng, Sandiaga: Kerja Keras!
-
Tim Prabowo: Nggak Ada Orang yang Mau Kembali ke Orde Baru
-
Prabowo Subianto Diyakini Tak Tiru Gaya Otoriter Mantan Mertua
-
Jubir Prabowo: Publik Sudah Cerdas, Masa Terus Salahkan Pak Harto
-
Dicap Jualan Orba, Jubir: Prabowo Sering Kritik Soeharto
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
KPK Akui Periksa Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Haji Soal Uhud Tour Miliknya