Suara.com - Koordinator Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianta-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku tak khawatir terkait adanya beberapa pihak yang mengecap Prabowo sebagai tokoh orde baru. Dahnil mengungkapkan bahwa kekinian masyarakat sudah cerdas untuk menilai anggapan tersebut.
Menurutnya, zaman orba yang dipimpin Soeharto sudah pasti memiliki kelebihannya dan juga kekurangan termasuk juga di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.
"Orde baru melalui Pak Harto tentu mempunyai banyak kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Bahkan sejak awal kami sebutkan Pak Jokowi sendiri itu punya kelebihan dan punya kekurangannya. Kita belajar dari setiap kepemimpinan. Kemudian kita hormati setiap kepemimpinan. Jangan sampai kemudian kita menegasikan bahkan mengutuk kepemimpinan sebelumnya. Itu yang enggak ingin dilakukan oleh Pak Prabowo," kata Dahnil di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018).
Sebagai anak bangsa, kata Dahnil, tak baik selalu menyalahkan apa yang telah dilakukan para pemimpi Indenesia termasuk Soeharto. Terkini, pihaknya sedang mempelajari apa yang baik dari orba dan meninggalkan hal yang dianggap buruk dari masa pemerintahan Soeharto tersebut.
"Kita ingin belajar apa yang lebih dari orba, apa yang kurang dari orba itu kuncinya. Kami enggak fokus pada, oh respon publik seperti apa, publik sudah cerdas kok masa kita semua harus menyalahkan Pak Harto, kan ada juga yang baik dari Pak Harto kita ambil yang kurang kita tinggalkan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Dahnil juga mengungkapkan bahwasanya Prabowo sendiri juga turut mengkritik pemerintahan Soeharto. Kendati begitu, bukan berarti apa yang dinilai baik dari masa pemerintahan Soeharto tersebut harus dikesampingkan, melainkan juga turut dipelajarinya.
"Pak Prabowo mengkritik orba walaupun beliau itu sempat berada disitu. Tapi ada yang beliau kritik tapi ada juga yang beliau pelajari dari orba. Setiap masa kepemimpinan itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya," pungkasnya
Berita Terkait
-
Dicap Jualan Orba, Jubir: Prabowo Sering Kritik Soeharto
-
Usai Pelajari Perekonomian Jokowi, Alumni Mesir Dukung Prabowo
-
Soal Poster Raja Jokowi, Kubu Prabowo Tak Tuntut PDIP Minta Maaf
-
Berharap Dapat Dukungan, Prabowo Undang Organisasi Kepemudaan
-
Kubu Prabowo: Koordinasi Pihak Jokowi Juga Buruk Soal Poster Raja
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja
-
Dalami Pemerasan Eks Bupati Pati Sudewo, 3 Orang Perangkat Desa Diperiksa Penyidik KPK