Suara.com - Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 55 juta dari Kantor Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu. Penyitaan ini usai penggeledahan di kantor bupati. Uang tersebut diduga berasal dari salah satu kepala dinas di Pemkab Pakpak Bharat.
"Kami temukan uang Rp 55juta dari kantor bupati yang diduga berasal dari salah satu kepala dinas di Pakpak Bharat dan terkait dengan perkara ini," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Rabu (21/11/2018).
Febri menyebut tim melakukan penggeledahan sejak hari Senin dan Selasa (20/11/2018) kemarin. Adapun lokasi penggeledahan dilakukan di delapan lokasi di Medan, Sumatera Utara.
Lokasi itu antara lain, rumah pribadi dan kantor Bupati Pakpak Bharat, rumah Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali serta Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian, kantor dan rumah Hendriko Sembiring dan sebuah rumah di Desa Salak 1.
"Semua kami geledah dan disita dokumen proyek, BBE berupa ponsel, cctv dan dokumen transaksi perbankan," ungkap Febri.
Febri menegaskan, bagi pihak -pihak terutama kepala dinas di Pakpak Bharat yang pernah menerima uang ataupun ada perintah dari Bupati Remigo meminta uang kepada pihak lain agar bersikap kooperatif. Penyidik menduga bahwa aliran uang yang diterima Bupati Pakpak Bharat berasal dari sejumlah kepala dinas.
"Di mana sikap kooperatif tersebut tentu akan kami hargai," imbuh Febri.
Untuk diketahui, dalam operasi tangkap tangan (OTT), Remigo diduga menerima suap sebesar Rp 550 juta. Bupati Remigo terjaring OTT KPK pada Minggu (18/11/2018) dini hari.
Selain Remigo, KPK juga menangkap 5 orang lainnya di 3 kota terpisah, yakni Medan, Jakarta dan Bekasi.
Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Iin Puspita Ternyata Sepasang Kekasih
Selain Remigo Yolando Berutu, dua orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan pihak swasta yakni Hendriko Sembiring.
Atas perbuatannya, Remigo Yolando Berutu dan dua tersangka lainnya disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah ke dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
-
Kronologis Penangkapan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu
-
Bupati Remigo Kena OTT, PDIP: Pendukung Jokowi Tak Kebal Hukum
-
Bupati Remigo Diduga Gunakan Duit Suap untuk Bantu Kasus Istri
-
Bupati Remigo Ditangkap KPK, Demokrat Ogah Beri Bantuan Hukum
-
Demokrat Pastikan Pecat Bupati Pakpak Bharat dari Kepengurusan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP