Suara.com - Gerakan Pemuda Islam dan Forum Syuhada Indonesia (FSI) mendukung kegiatan Reuni Akbar aksi 212 yang akan diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12/2018) mendatang.
Panglima FSI Diko Nugraha mengatakan reuni akbar 212 merupakan momentum untuk silaturahmi umat Islam di Indonesia. Adapun, salah satu tujuannya yakni untuk meningkatkan ukhuwah islamiayah dan ukhuwah wathaniyah.
"Kami di sini, hanya ingin merekatkan tali ukhuwah kita, saudara sebangsa dan seiman, tanpa tendensi politik," kata Diko dalam konfrensi pers di Sekretariat FSI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).
Meske demikian, Diko menyebut FSI dan GPI secara tegas menolak aksi reuni akbar 212 ditunggangi oleh unsur politik.
"Saya tegaskan, tanpa tendensi politik, apalagi tanpa tendensi calon presiden," kata dia.
Diko menerangkan, pihaknya tengah mengingatkan kepada seluruh anggota FSI bahwasannya dalam acara reuni akbar aksi 212 nanti tidak diperbolehkan membawa atribut partai. Untuk itu, kata Diko bilamana nanti ada peserta aksi yang mengkait-kaikan dengan kontestasi politik menurutnya itu bukanlah bagian dari pihaknya.
"Jadi 212 adalah kebanggaan, apabila ada oknum atau orang yang menyeret-nyeret 212 terhadap kontenstasi Pilpres, itu jelas bukan bagian 212 yang sesungguhnya," ungkapnya.
Lebih jauh Diko mengatakan, reuni akbar 212 untuk menjalin silaturamhi umat islam yang pernah demo Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus penodaan agama.
"Ini murni pengorbanan umat untuk membela agama dan bangsanya. Oleh karena itu, kami secara tegas tauhid yes, politik no," kata Diko.
Baca Juga: Jubir Jokowi - Ma'ruf: Guru Korupsi adalah Soeharto Eks Mertua Prabowo
Berita Terkait
-
HTI Disebut Tunggangi Reuni Aksi 212, Eks Jubir: Itu Pemikiran Orang Dungu
-
Persilakan Reuni Akbar 212 di Monas, PBNU: Tolong Jaga Ucapan dan Tindakan
-
Banyak Perusahaan Bus Tolak Angkut Peserta Reuni 212 ke Jakarta
-
Empat Ribu Umat Islam Banten akan Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas
-
Anies Keluar! Jangan Izinkan 212, Memecah Belah Bangsa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara