Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, mayoritas kepala dinas atau badan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sering melimpahkan keputusan kepada gubernur. Padahal, menurut Anies ada sejumlah keputusan yang bisa ditangani langsung oleh bawahannya itu.
Anies mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama setahun memimpin ibu kota, ada kebiasaan kepala dinas tidak memiliki keberanian untuk memutuskan sesuatu.
Karenanya, seluruh keputusan akhir diserahkan kepada gubernur atau dengan kata lain menunggu instruksi dari atasan.
"Saya amati perjalanan satu tahun di pemprov kebanyakan ingin melimpahkan semua keputusan kepada gubernur, meski wewenang ada pada kepala dinas," kata Anies saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).
Anies membandingkan model kerja pegawai Pemprov DKI dengan pegawai di lingkungan kementerian. Menurut Anies, tidak semua kebijakan diserahkan kepada menteri secara langsung, melainkan pada setiap tingkatan memiliki kewenangan masing-masing dalam mengeluarkan keputusan.
"Kalau tidak ada keberanian dalam mengambil keputusan maka program-program kita akan terbatas sekali pelaksanaannya," imbuh Anies.
Anies menjelaskan, kebiasaan yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI ini ternyata sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu.
Oleh karenanya, Anies menekankan kepada para kepala dinas untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan sesuai dengan jabatannya tanpa menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur.
"Hukumnya mengizinkan (untuk mengambil keputusan) tapi tetap (kepala dinas) tidak mau mengambil keputusan. Itu yang sering jadi masalah, maka komponen keberanian mengambil keputusan penting."
Baca Juga: Bawaslu Lakukan Investigasi Soal Spanduk Jokowi Bersama PKI
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta