Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah kalau sistem pengamanan E-KTP jebol. Penjualan blanko e-KTP yang beredar di pasaran dinyatakan murni kejahatan.
Tjahjo mengatakan kalau pihaknya sudah melacak penjual blanko e-KTP secara online. Hasilnya, pihaknya menemukan kalau penjual tersebut merupakan anak dari kepala dinas Dukcapil Lampung.
"Tidak benar ada pemberitaan bahwa sistem jebol itu tidak. Bahwa si anak yang menjual ini mencuri blanko e-KTP punya ayahnya, ayahnya yang kebetulan kepala dinas dukcapil di lampung. Dia ngambil 10 kemudian dia jual," kata Tjahjo di Gedung KK, Kompleks Parlemen, Kamis (6/12/2018).
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan kalau pihak sudah melacak terkait informasi penjual e-KTP yang melapak di Tokopedia. Sesuai dengan hasil penelusuran sejak Senin (3/12/2018) pihaknya langsung menemukan informasi kalau penjual tersebut bermukim di kawasan Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
Zudan mengungkapkan kalau pihaknya mengirimkan blanko e-KTP ke daerah tersebut pada 13 Maret lalu. Pihaknya bisa melacak keberadaan e-KTP atas adanya chip yang tertanam dalam blanko itu.
Oleh karena itu, pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena termasuk ke dalam tindak pidana umum. Tak hanya itu, Zudan pun mengatakan kalau kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung pun sudah menyambangi kediaman pelaku untuk mendapatkan informasi terkait maksud dari menjual e-KTP tersebut.
"Kami hanya butuh waktu 3 hari sampai dengan hari ini, pelakunya sudah mengaku dan sekarang kepala dinas dukcapil Provinsi Lampung sedang mendatangi rumahnya untuk menanyakan motifnya apa, modusnya apa," pungkasnya.
Untuk diketahui, Blanko KTP elektronik atau e-KTP asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah beredar di pasaran dan diperjualbeikan. Blanko e-KTP itu sebenarnya tidak boleh beredar dengan bebas di pasaran.
Tim investigasi Kompas memperoleh blanko e-KTP asli di pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat dan di lapak jual beli online, Tokopedia. Blanko tersebut identik dengan blanko resmi yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan hologramnya menyerupai e-KTP asli.
Baca Juga: Disdukapil Biak Kehabisan Stok Blanko e-KTP, Warga Diminta Sabar
Berita Terkait
-
Disdukapil Biak Kehabisan Stok Blanko e-KTP, Warga Diminta Sabar
-
Dituntut 12 Tahun Penjara, Keponakan Novanto Protes Lewat Pledoi
-
Seminggu, Kadispendukcapil Jember Raup Uang Pungli Rp 35 Juta
-
Setnov Bayar Uang Pengganti Kasus e-KTP Pakai Sertifikat Tanah
-
Eks Pengacara Setnov Fredrich Yunadi Tetap Dipenjara 7 Tahun
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu