Suara.com - Penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB) di Pos TNI Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, yang menewaskan 24 orang berawal dari protes warga setempat terhadap militer Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Sinode Gereja Kemah Inji (Kingmi) Papua Pendeta Dr Benny Giay kepada Tabloid Jubi, Rabu (5/12/2018).
Ia mengatakan, kejadian pembunuhan terhadap 24 pekerja jalan trans di Nduga berawal dari aksi protes warga terhadap anggota TNI yang memotret aktivitas ibadah warga pada 1 Desember 2018.
"Ada ibadah yang melibatkan masyarakat, dan didatangi pemerintah dan satu orang diduga anggota TNI," ungkap Pendeta Giay meneruskan laporan jemaat gereja Kingmi di Nduga.
Warga masyarakat yang ikut kegiatan ibadah itu merasa tidak nyaman, karena orang tersebut memotret kegiatan mereka.
"Masyarakat takut. Mereka minta dia hapus, tapi orang itu tidak mau," lanjut pemimpin gereja yang umatnya sangat dominan di Kabupaten Nduga.
Lalu, orang tersebut meninggalkan tempat kegiatan ibadah menuju pos TNI. Usaha masyarakat untuk menghapus foto tidak berhasil.
Peristiwa dalam ibadah hari Sabtu akhir pekan lalu itu itu berlanjut pada Minggu 2 Desember 2018. Masyarakat datang meminta agar foto mereka dihapus.
Lalu terjadi tembak menembak dekat pos tentara sehingga korban berjatuhan mencapai puluhan orang.
Baca Juga: Pabrik Ribuan Kosmetik Diduga Ilegal Terbongkar di Sulsel
"Kejadian itu lanjutannya," ungkap dia.
Pendeta Giay menambahkan, polemik tentang korban yang tewas adalah warga sipil atau militer bisa merujuk pada kebijakan Presiden Jokowi pada tahun 2016 saat berkunjung ke Wamena.
“Intinya Presiden Joko Widodo kasih kepercayaan kepada TNI bangun jalan itu pada 2016 saat berkunjung ke Wamena," ungkapnya.
Tidak lama, seusai pelimpahan kewenangan itu, Januari 2017, sayap militer organisasi Papua merdeka yang beroperasi wilayah itu menolak pembangunan jalan disertai ancaman perang.
Karena itu, menurut Pendeta Giay, tidak salah kalau warga mencurigai para pekerja jalan itu sebagai anggota TNI.
Warga paham bahwa bukan warga sipil sembarangan yang menjadi karyawan di wilayah yang jelas ancaman keamanannya itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Polri Lakukan Mutasi Besar-besaran, 108 Pati dan Pamen Alami Rotasi Jabatan
-
Hantavirus Ternyata Sudah Muncul di Indonesia, 23 Kasus Terdeteksi dalam Dua Tahun Terakhir
-
NHM Peduli Perkuat Infrastruktur Air Bersih di Desa Tiowor, Kao Teluk
-
Ketua Ombudsman RI Terancam Dipecat Tidak Hormat, Majelis Etik Buka Suara soal Kasus Hery Susanto
-
Perkuat Komitmen Stabilitas, Prabowo Ajak ASEAN Utamakan Dialog Hadapi Persoalan Kawasan
-
PERADI Profesional Dikukuhkan, Bawa Standar Baru Profesi Advokat
-
Tinggal di Kawasan Industri, Warga Pasirranji Justru Sulit Dapat Air Layak Konsumsi
-
Megawati Terima Utusan Presiden Korsel, Bahas Perdamaian Semenanjung Korea?
-
Mantan Ketua KPPU Soroti Denda Rp 755 Miliar untuk Pinjol, Sebut Ada Kekeliruan Fundamental
-
Suasana Hangat Warnai Kunjungan Rajiv ke SLB Lembang, Bantuan PIP hingga Kursi Roda Disalurkan