Suara.com - Penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB) di Pos TNI Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, yang menewaskan 24 orang berawal dari protes warga setempat terhadap militer Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Sinode Gereja Kemah Inji (Kingmi) Papua Pendeta Dr Benny Giay kepada Tabloid Jubi, Rabu (5/12/2018).
Ia mengatakan, kejadian pembunuhan terhadap 24 pekerja jalan trans di Nduga berawal dari aksi protes warga terhadap anggota TNI yang memotret aktivitas ibadah warga pada 1 Desember 2018.
"Ada ibadah yang melibatkan masyarakat, dan didatangi pemerintah dan satu orang diduga anggota TNI," ungkap Pendeta Giay meneruskan laporan jemaat gereja Kingmi di Nduga.
Warga masyarakat yang ikut kegiatan ibadah itu merasa tidak nyaman, karena orang tersebut memotret kegiatan mereka.
"Masyarakat takut. Mereka minta dia hapus, tapi orang itu tidak mau," lanjut pemimpin gereja yang umatnya sangat dominan di Kabupaten Nduga.
Lalu, orang tersebut meninggalkan tempat kegiatan ibadah menuju pos TNI. Usaha masyarakat untuk menghapus foto tidak berhasil.
Peristiwa dalam ibadah hari Sabtu akhir pekan lalu itu itu berlanjut pada Minggu 2 Desember 2018. Masyarakat datang meminta agar foto mereka dihapus.
Lalu terjadi tembak menembak dekat pos tentara sehingga korban berjatuhan mencapai puluhan orang.
Baca Juga: Pabrik Ribuan Kosmetik Diduga Ilegal Terbongkar di Sulsel
"Kejadian itu lanjutannya," ungkap dia.
Pendeta Giay menambahkan, polemik tentang korban yang tewas adalah warga sipil atau militer bisa merujuk pada kebijakan Presiden Jokowi pada tahun 2016 saat berkunjung ke Wamena.
“Intinya Presiden Joko Widodo kasih kepercayaan kepada TNI bangun jalan itu pada 2016 saat berkunjung ke Wamena," ungkapnya.
Tidak lama, seusai pelimpahan kewenangan itu, Januari 2017, sayap militer organisasi Papua merdeka yang beroperasi wilayah itu menolak pembangunan jalan disertai ancaman perang.
Karena itu, menurut Pendeta Giay, tidak salah kalau warga mencurigai para pekerja jalan itu sebagai anggota TNI.
Warga paham bahwa bukan warga sipil sembarangan yang menjadi karyawan di wilayah yang jelas ancaman keamanannya itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah