Suara.com - Penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB) di Pos TNI Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, yang menewaskan 24 orang berawal dari protes warga setempat terhadap militer Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Sinode Gereja Kemah Inji (Kingmi) Papua Pendeta Dr Benny Giay kepada Tabloid Jubi, Rabu (5/12/2018).
Ia mengatakan, kejadian pembunuhan terhadap 24 pekerja jalan trans di Nduga berawal dari aksi protes warga terhadap anggota TNI yang memotret aktivitas ibadah warga pada 1 Desember 2018.
"Ada ibadah yang melibatkan masyarakat, dan didatangi pemerintah dan satu orang diduga anggota TNI," ungkap Pendeta Giay meneruskan laporan jemaat gereja Kingmi di Nduga.
Warga masyarakat yang ikut kegiatan ibadah itu merasa tidak nyaman, karena orang tersebut memotret kegiatan mereka.
"Masyarakat takut. Mereka minta dia hapus, tapi orang itu tidak mau," lanjut pemimpin gereja yang umatnya sangat dominan di Kabupaten Nduga.
Lalu, orang tersebut meninggalkan tempat kegiatan ibadah menuju pos TNI. Usaha masyarakat untuk menghapus foto tidak berhasil.
Peristiwa dalam ibadah hari Sabtu akhir pekan lalu itu itu berlanjut pada Minggu 2 Desember 2018. Masyarakat datang meminta agar foto mereka dihapus.
Lalu terjadi tembak menembak dekat pos tentara sehingga korban berjatuhan mencapai puluhan orang.
Baca Juga: Pabrik Ribuan Kosmetik Diduga Ilegal Terbongkar di Sulsel
"Kejadian itu lanjutannya," ungkap dia.
Pendeta Giay menambahkan, polemik tentang korban yang tewas adalah warga sipil atau militer bisa merujuk pada kebijakan Presiden Jokowi pada tahun 2016 saat berkunjung ke Wamena.
“Intinya Presiden Joko Widodo kasih kepercayaan kepada TNI bangun jalan itu pada 2016 saat berkunjung ke Wamena," ungkapnya.
Tidak lama, seusai pelimpahan kewenangan itu, Januari 2017, sayap militer organisasi Papua merdeka yang beroperasi wilayah itu menolak pembangunan jalan disertai ancaman perang.
Karena itu, menurut Pendeta Giay, tidak salah kalau warga mencurigai para pekerja jalan itu sebagai anggota TNI.
Warga paham bahwa bukan warga sipil sembarangan yang menjadi karyawan di wilayah yang jelas ancaman keamanannya itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
Rugi Terus, Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah untuk Berhemat
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
Terekam CCTV, Detik-detik Pasutri di Duren Sawit Gasak Motor Sambil Bawa Anak
-
MBG Disetop Saat Libur Sekolah, BGN Disomasi: Ibu Hamil dan Balita Tetap Butuh Nutrisi!
-
Dua Calon Pengelola KDMP Meninggal saat Ikut Latihan Militer