Suara.com - Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, perekaman KTP elektronik atau e-KTP di wilayah Papua masih terkendala sejumlah faktor. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut perekaman e-KTP di Papua masih di bawah 70 persen.
Menurut Zudan, sulitnya akses atau kendala geografis di wilayah Papua menjadi faktor terbesar dalam proses perekaman e-KTP.
Faktor kedua yang menurutnya menyulitkan perekaman e-KTP di Papua adalah mayoritas masyarakat di daerah itu yang belum menganggap e-KTP sebagai dokumen penting. Menurutnya banyak warga yang lebih memilih untuk fokus menjalankan pekerjaan sehari-harinya.
Namun demikian, kata Zudan, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat Papua terkait dengan pentingnya e-KTP tersebut.
"Sekarang sedang kami sosialisasikan bahwa BPJS harus dengan e-KTP. Untuk program-program di Papua juga dengan KTP elektronik," kata Zudan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis (6/12/2018).
Faktor lain adalah beberapa alat pendukung pembuatan e-KTP yang rusak. Namun kerusakan itu tidak bisa langsung diganti dengan menggunakan biaya APBN. Sebab, APBN hanya menyediakan untuk satu kali pengadaan barang.
"Beban APBN hanya boleh diberikan satu kali alat perlengkapan KTP elektronik, kalau itu rusak menjadi beban APBD harus pengadaannya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kontak Senjata Masih Berlangsung di Nduga Papua, Evakuasi Jenazah Terganggu
-
Meskipun Pekerja Diserang, Tak Menyurutkan Jokowi untuk Membangun Papua
-
E-KTP di Papua Masih Rendah, Mendagri: Kami Harus Bawa Uang Banyak
-
Mendagri Klaim Perekaman e-KTP untuk Pemilu 2019 Sudah 97 Persen
-
Blanko e-KTP Bisa Dibeli di Pasar, Mendagri Bantah
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka