Suara.com - Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan perkosaan mahasiswi UGM di pulau Seram, Maluku Utara. Pelaku diduga rekan Kuliah Kerja Nyatanya (KKN) korban, pada tahun 2017 lalu bernama Hardika Saputra.
“Ada banyak saksi yang dipanggil. Hasilnya apa kami nggak bisa berandai-andai. Penyidik saya masih melakukan pemanggilan untuk kelengkapan (laporan) peristiwa itu," kata Direskrimum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo saat memberikan keterangan di lobi markas Polda DIY, Senin (7/1/2019).
Pemeriksaan saksi juga berlaku kepada Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM yang menerbitkan laporan dengan judul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” dan mengungkap kasus tersebut pertama kali pada 5 November 2018 lalu.
Menurut Hadi, pemeriksaan pada para penulis pers mahasiswa itu sebagai upaya untuk meminta keterangan.
“Kami akan panggil. Semua akan kami periksa," kata Hadi Utomo.
Ia menyatakan ada kemungkinan informasi yang disebarkan oleh Balairung mengarah berita bohong. Hadi Utomo mempertanyakan proses penulisan oleh Balairung dalam menulis kejadian itu menggunakan kata “perkosaan”.
“Mereka kok bisa menemukan nomenklatur perkosaan itu dari mana. Ini yang kami mau ungkap. Juga mohonlah rekan media kalau menyampaikan informasi kepada publik yang benar. Kalau faktanya tidak benar, janganlah disebar-sebarin. Yang disebari nggak ada bedanya dengan hoaks," kata Hadi.
Menurutnya, ketika fakta yang tidak benar itu disebarluaskan maka akan merugikan banyak pihak, meliputi orang yang terkait atau publik secara umum. Hal itu, kata Hadi, tidak ada bedanya dengan menyebarkan berita bohong.
"Karena itu tidak menutup kemungkinan berita bohong," katanya.
Baca Juga: Jerat Penikmat Prostitusi, Yasonna: Sudah Lama Kita Diajukan ke DPR
Sementara itu, Yogi Zul Fadhli selaku kuasa hukum Pers Mahasiswa Balairung menceritakan, penyidik telah meminta keterangan kepada mahasiswa anggota pers mahasiswa Balairung selaku penulis laporan tersebut.
“Tadi diperiksa jam 14.30 sampai jam 16.00 WIB yang diperiksa penulisnya," kata Yogi yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
Kontributor : Abdus Somad
Berita Terkait
-
Rencana Ombudsman Hadirkan Paksa Rektor UGM DInilai Tidak Tepat
-
Kasus Perkosaan Mahasiswi UGM, Polisi Periksa 19 Saksi
-
Tukang Becak Madura Perkosa Anak Gadisnya Selama Setahun
-
Kisah Inspiratif Mahasiswa S2 Jadi Barista, 'Barista Sama Kayak Dosen'
-
Homestay Buka Layanan Pesta Seks, Tarifnya Rp 1 Juta per Orang
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional