Suara.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menduga pasir beracun yang ditemukan di kawasan Marunda, Jakarta Utara berasal dari industri penghasil minyak. Sebab, indikasi awal pasir beracun itu merupakan limbah Spent Bleaching Earth (SBE).
Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan DLH DKI Jakarta Agung Pujo Winarko mengatakan, biasanya limbah SBE merupakan hasil dari produksi minyak. Dari tekstur pasir beracun pun terlihat padat namun agak lembek seperti tepung terigu.
"Kalau benar limbah SBE, biasanya dihasilkan dark kegiatan industri yang menghasilkan minyak. Kayak minyak goreng gitu atau minyak lah ya terkait nabati gitu," kata Agung saat dihubungi Suara.com, Senin (7/1/2019).
Hampir tiap perusahaan yang ada di DKI Jakarta menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun, tiap industri memiliki limbah B3 berbeda sesuai jenis industri yang beroperasi.
"Perkantoran pun menghasilkan limbah B3. Cuma kan jenisnya macam-macam, misal lampu, batu baterai, bekas printer. Limbah industri beda sama yg perkantoran, tapi sama-sama B3," ungkap Agung.
Untuk karakteristik pasir beracun yang ada di 7 titik tersebar di kawasan sekitar Rusun Marunda, dugaan sementara merupakan limbah SBE yang diproduksi oleh industri penghasil minyak. Namun, Agung belum bisa memastikan kebenarannya sebab sampel pasir beracun masih dilakukan pemeriksaan.
"Ini kita masih diduga karena belum keluar hasilnya, yang jelas kalau memang benar B3 itu nggak boleh dibuang sembarangan," ungkap Agung.
Sebelumnya, Pemprov DKI menindaklanjuti laporan dari warga mengenai keberadaan gundukan pasir limbah di kawasan Marunda. Gundukan pasir beracun itu sering digunakan oleh warga untuk dijadikan urukan guna membangun rumah atau bangunan toko.
Rencananya, Selasa (8/1/2019) besok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan menghadiri rapat bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna membahas kelanjutan hasil temuan pasir beracun di kawasan Marunda, Jakarta Utara.
Baca Juga: Geger Pasir Beracun di Rusun Marunda, Besok Pemprov DKI Bertemu KLHK
Berita Terkait
-
Geger Pasir Beracun di Rusun Marunda, Besok Pemprov DKI Bertemu KLHK
-
Diduga Limbah Beracun, Pasir di Rusun Marunda Keluarkan Bau Tak Sedap
-
Pengamat: Gundukan Limbah di Rusun Marunda Beracun Mirip Minamata
-
Pemprov DKI Selidiki Tumpukan Pasir Diduga Beracun di Rusun Marunda
-
Fenomena Busa di Kali Item Kerap Muncul Saat Kemarau
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas