Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memerintahkan agar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menunda razia kucing dan anjing di Ibu Kota. Hal itu lantaran rencana razia yang akan dilakukan dikecam oleh para pecinta hewan.
Melalui akun Instagram, Anies mengatakan telah memberikan instruksi untuk menunda razia hewan liar dan melakukan pendekatan dengan organisasi atau komunitas pecinta hewan.
Sehingga, program razia yang rencananya akan digelar pada Selasa (8/1/2019) di sejumlah titik di Jakarta ini tidak meresahkan warga.
"Teman-teman, terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada Dinas terkait agar tunda kegiatan penangkapan, ajak bicara organisasi/komunitas pengelolaan binatang, dan lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas," kata Anies melalui akun Instagram miliknya @aniesbaswedan, Selasa (8/1/2019).
Razia kucing dan anjing liar ini mendapatkan kecaman dari sejumlah pecinta hewan. Sebab, proses razia dilakukan dengan cara yang kasar dan dapat melukai para hewan.
Sebelumnya, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan KPKP DKI Jakarta Sri Hartati mengatakan, razia kucing dan anjing merupakan salah satu program untuk mengendalikan Hewan Penular Rabies (HPR) agar tidak menginfeksi warga Jakarta.
Nantinya, hewan yang ditangkap akan diberikan vaksinasi anti rabies dan dikarantina.
Setelah itu, Dinas KPKP DKI Jakarta akan menyerahkan hewan-hewan ke sejumlah shelter hewan yang telah bekerjasama dengan Pemprov DKI. Sri memastikan agar hewan tetap tertangani dengan baik.
"Ini kegiatan pengendalian HPR dalam rangka rabies jadi kita serentak di 5 wilayah itu. Karena kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat mengenai anjing dan kucing liar di lingkungan itu," ungkap Sri.
Semula, razia dilakukan di 5 titik secara serentak, yakni Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, Kelurahan Sukapura Jakarta Utara, Kelurahan Ragunan Jakarta Selatan, Kelurahan Jelambar Jakarta Barat, dan Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga