Suara.com - Amnesty International Indonesia mengutuk keras aksi teror bom yang dilakukan oleh orang tak dikenal ke rumah Ketua Komisi Pemberantan Korupsi Agus Raharjo di Bekasi dan Wakilnya Laode M. Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019). Presiden Joko Widodo juga diminta cepat bertindak.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan teror bom ini sebagai akibat dari kasus-kasus teror terhadap KPK sebelumnya yang tidak pernah terungkap. Selain itu, Usman juga khawatir karena teror kali ini terjadi pada level pimpinan KPK.
"Belum terkuak pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan setelah lebih dari satu tahun tidak ada penyelesaian, sekarang giliran ketua dan wakil ketua KPK yang diserang karena kerja-kerja mereka di sektor anti-korupsi," kata Usman dalam rilis yang diterima Suara.com, Rabu (9/1/2019).
Dalam hal ini, Amnesty menyoroti kinerja pihak kepolisian yang belum juga berhasil mengusut tuntas kasus-kasus penyerangan terhadap jajaran pimpinan, penyidik, pegawai hingga anggota keluarga dari KPK sebagai pejuang hak asasi manusia di bidang anti-korupsi.
Presiden Joko Widodo juga diminta amnesty untuk berinisiatif memerintahkan Kapolri Tito Karnavian dan jajarannya untuk menjamin perlindungan bagi seluruh pimpinan hingga keluarga KPK.
"Presiden Joko Widodo harus mengambil inisiatif, ini momen tepat bagi Jokowi untuk membuktikan komitmennya melindungi HAM," tegas Usman.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar pukul 05.30 WIB, sebuah botol berisi spiritus dan sumbu api tergeletak depan rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan No.42C, RT01/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Sementara itu, bom pipa ditemukan di kediaman Agus Raharjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Bekasi pada Rabu pukul 06.30 WIB.
Baca Juga: Go-Jek Ditolak di Filipina, Menkominfo: Pemerintah Akan Bantu
Berita Terkait
- 
            
              Amnesty: Pencalonan Soeharto Pahlawan Cacat Prosedur dan Sarat Konflik Kepentingan!
 - 
            
              Amnesty International Ingatkan Prabowo: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Jadi Akhir dari Reformasi
 - 
            
              Amnesty International Indonesia Tolak Nama Soeharto dalam Daftar Penerima Gelar Pahlawan Nasional
 - 
            
              Rencana Soeharto Digelari Pahlawan Nasional, Amnesty: Reformasi Berakhir di Tangan Prabowo
 - 
            
              Setahun Prabowo Memimpin, Amnesty Internasional Soroti Kembalinya Wajah Militerisme di Pemerintahan
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Jonan Buka-bukaan! Ini Isi Diskusi 2 Jam Bareng Prabowo, Singgung Keadilan Sosial
 - 
            
              Kecelakaan Depan DPR: Pengemudi Ojol Kabur Tinggalkan Penumpang Bersimbah Darah, Kini Masuk DPO!
 - 
            
              Gerindra Bantah Budi Arie Sudah Jadi Kadernya, Dasco: Belum Ada KTA
 - 
            
              Di Mata Sang Penambal Ban Asal Pati Ini, JKN Telah Menjadi Penyelamat Hidupnya
 - 
            
              Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas? Yusril: Akibat Ketimpangan Sosial-Ekonomi
 - 
            
              OTT Gubernur Riau Abdul Wahid: Dibagi 2 Kloter, KPK Giring 9 Orang ke Jakarta, Siapa Saja Mereka?
 - 
            
              Pemerintah Siap Kembangkan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Tapi Tunggu Urusan Whoosh Beres Dulu
 - 
            
              Dari Kuli Bangunan Jadi Gubernur, Abdul Wahid Kini Diciduk KPK dalam Operasi Senyap
 - 
            
              Sempat Dihadang Sopir Angkot, Kini Layanan Mikrotrans JAK41 Kembali Normal
 - 
            
              Geger OTT Gubernur Riau: KPK Angkut 9 Orang ke Jakarta, Nasibnya Ditentukan Hari Ini