Suara.com - Menjelang pesta demokrasi tahun 2019 ini, Pemerintah makin giat dalam upaya menangkal peredaran hoaks melalui dunia maya khususnya media sosial.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun sinergisitas untuk mencegah dampak negatif penyebaran hoaks di Indonesia.
Deputi VII Kemenko Polhukam Rus Nurhadi menegaskan koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan.
“Tahun ini pesta demokrasi bangsa kita. Perlu bahu membahu untuk mencegah sesuatu yang akan menjadi perpecahan bangsa,” kata Rus melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/1/2018).
Menurut Rus Nurhadi, Kemenko Polhukam memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondisi nasional. "Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di bawah Polhukam," jelasnya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik R. Niken Widiastuti menyatakan rapat itu dilaksanakan untuk menyusun strategi dalam menangkal penyebaran hoaks.
"Kementerian Kominfo bersama dengan Kemenko Polhukam melaksanakan pertemuan untuk susun strategi. Apalagi ini tahun pesta demokrasi, kita lebih merapatkan barisan dan mengerahkan semua sumber daya yang ada. Kebetulan Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP tusi-nya melakukan diseminasi dan melakukan counter narasi terhadap informasi-informasi yang tidak sesuai dengan data dan fakta,” ujar Niken.
Niken menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan revitalisasi SIMAN.
"Revitalisasi diperlukan karena tantangan di dunia maya yang sangat luar biasa. “Hoaks setiap hari yang disebarkan tentunya sangat berbahaya. Selain hoaks, ada fitnah, provokasi, ujaran kebencian, dan menghasut. Kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa,” tambahnya.
Baca Juga: Agnez Mo Curhat ke Jokowi Sering Dianggap Arogan
Tantangan menangkal hoaks itu dinilai Dirjen Niken semakin besar, pasalnya beberapa aktivitas penyebaran menjadi semakin masif karena menggunakan akun bot atau akun palsu. Hal yang menjadi perhatian bersama bagaimana melakukan respons secara cepat agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung.
“Kita menangkal hoaks tidak hanya untuk menangkal media sosial yang digerakan orang per orang, tapi sekarang ini justru medsos digerakkan oleh bot atau mesin-mesin. Sehingga kalau kita tidak cepat dalam merespon, akan membingungkan masyarakat dan masyarakat akan ada di situasi yang negatif,” ungkapnya.
Oleh sebab itu pesta demokrasi tahun ini, pemerintah makin giat dalam upaya menangkal peredaran hoaks melalui dunia maya khususnya media sosial.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
Terkini
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun