Suara.com - Menjelang pesta demokrasi tahun 2019 ini, Pemerintah makin giat dalam upaya menangkal peredaran hoaks melalui dunia maya khususnya media sosial.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun sinergisitas untuk mencegah dampak negatif penyebaran hoaks di Indonesia.
Deputi VII Kemenko Polhukam Rus Nurhadi menegaskan koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan.
“Tahun ini pesta demokrasi bangsa kita. Perlu bahu membahu untuk mencegah sesuatu yang akan menjadi perpecahan bangsa,” kata Rus melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/1/2018).
Menurut Rus Nurhadi, Kemenko Polhukam memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondisi nasional. "Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di bawah Polhukam," jelasnya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik R. Niken Widiastuti menyatakan rapat itu dilaksanakan untuk menyusun strategi dalam menangkal penyebaran hoaks.
"Kementerian Kominfo bersama dengan Kemenko Polhukam melaksanakan pertemuan untuk susun strategi. Apalagi ini tahun pesta demokrasi, kita lebih merapatkan barisan dan mengerahkan semua sumber daya yang ada. Kebetulan Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP tusi-nya melakukan diseminasi dan melakukan counter narasi terhadap informasi-informasi yang tidak sesuai dengan data dan fakta,” ujar Niken.
Niken menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan revitalisasi SIMAN.
"Revitalisasi diperlukan karena tantangan di dunia maya yang sangat luar biasa. “Hoaks setiap hari yang disebarkan tentunya sangat berbahaya. Selain hoaks, ada fitnah, provokasi, ujaran kebencian, dan menghasut. Kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa,” tambahnya.
Baca Juga: Agnez Mo Curhat ke Jokowi Sering Dianggap Arogan
Tantangan menangkal hoaks itu dinilai Dirjen Niken semakin besar, pasalnya beberapa aktivitas penyebaran menjadi semakin masif karena menggunakan akun bot atau akun palsu. Hal yang menjadi perhatian bersama bagaimana melakukan respons secara cepat agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung.
“Kita menangkal hoaks tidak hanya untuk menangkal media sosial yang digerakan orang per orang, tapi sekarang ini justru medsos digerakkan oleh bot atau mesin-mesin. Sehingga kalau kita tidak cepat dalam merespon, akan membingungkan masyarakat dan masyarakat akan ada di situasi yang negatif,” ungkapnya.
Oleh sebab itu pesta demokrasi tahun ini, pemerintah makin giat dalam upaya menangkal peredaran hoaks melalui dunia maya khususnya media sosial.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi
-
Dittipideksus Bareskrim Sita 18,1 Ton Sianida Ilegal, Dua Tersangka Ditetapkan
-
Kasus Eltras Jadi Evaluasi, Polda NTT Sisir Seluruh Tempat Hiburan Malam
-
Menghilang Usai OTT, KPK Buru Bupati dan Sekda Kuansing