Suara.com - SMAN 6 Surakarta membantah ijazah Joko Widodo atau Jokowi palsu. Pihak sekolah mengklaim hingga saat ini masih menyimpan ijazah Jokowi sebagai salah satu dokumentasi sekolah.
Salinan ijazah yang disimpan oleh sekolah tersebut merupakan terbitan SMAN 6 Surakarta. Meski demikian, pada saat Joko Widodo lulus sekolah, yaitu pada tahun 1980 sekolah tersebut bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP).
"Kami ada buku induk sekolah, dan kalau ada yang menanyakan lulusan kami, ya kami menyediakan data selengkap-lengkapnya," kata Kepala SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto di Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/1/2019).
Menurut dia, pertama kali sekolah tersebut berdiri pada tahun 1975. Meski belum menggunakan nama SMA, sekolah tersebut sudah menerapkan kurikulum pendidikan SMA.
"Selanjutnya, pada tahun 1985 SMPP berganti nama menjadi SMA 6 Surakarta. Seluruh SK-nya kami simpan," katanya.
Ia mengatakan penggantian nama sekolah dari SMPP menjadi SMAN 6 Surakarta diatur dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 353/0/1985 tentang Perubahan Nama Sekolah.
Ia mengatakan sebelum berganti nama, pendaftaran masuk siswa baru masih menjadi satu dengan SMAN 5 Surakarta. "Lalu jumlah siswanya dibagi menjadi dua dengan SMPP, sesuai urutan kelas. Pak Jokowi kebetulan masuk yang SMPP. Beliau masuk tahun 1976. Pada saat itu kan ada perubahan tahun ajaran, dari bulan Januari ke Juli jadi angkatannya Pak Jokowi di SMA sampai 3,5 tahun," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, sebetulnya fakta bahwa Presiden Joko Widodo merupakan lulusan SMAN 6 Surakarta tidak perlu diperdebatkan mengingat sudah banyak kejadian yang menguatkan kebenaran tersebut.
"Saya ingat, dulu tahun 2015 saat Hari Guru, Pak Jokowi diberikan kejutan berupa kedatangan para guru, termasuk guru SMA-nya ke Istana. Kami waktu itu juga kebagian mendata siapa saja yang menjadi guru beliau saat masih sekolah di sini. Itu sudah menjadi satu bukti," katanya. (Antara)
Baca Juga: Jokowi - Ma'ruf Berangkat dari Istana Setelah Salat Maghrib ke Lokasi Debat
Berita Terkait
-
Jokowi - Ma'ruf Berangkat dari Istana Setelah Salat Maghrib ke Lokasi Debat
-
Para Suhu di Balik Layar Panggung Debat Jokowi vs Prabowo
-
Jokowi Digugat, Konsumen Minta Sertifikat Operasional Lion Air Dicabut
-
Jokowi Digugat karena Lion Air Delay, Penggugat: Pemerintah Lemah Syahwat
-
Jokowi Digugat ke Pengadilan karena Lion Air Sering Delay dan Kecelakaan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan