Suara.com - Sejatinya Revolusi Mental adalah sebuah gerakan sosial masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan upaya membangun kesadaran bersama dinilai menjadi syarat mutlak sukses dan berlanjutnya gerakan perubahan sikap mental bangsa Indonesia ke arah lebih baik.
Munculnya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di era Jokowi adalah upaya dalam menjawab kegelisahan masa lalu, akibat munculnya krisis karakter bangsa, maraknya intoleransi, korupsi, hingga tak hadirnya pemerintah di saat masyarakat membutuhkan perhatian.
"Ajakan mulia ini seharusnya kita dorong bersama, dimulai dari diri sendiri dan kesadaran masing-masing untuk mengubah tingkah laku, pola pikir, dan sikap, sehingga bangsa Indonesia memiliki modal utama pembangunan yang kuat, yakni manusia Indonesia yang hebat dan unggul dalam akhlak," demikian pendapat sosiolog dari Universitas Indonesia, Paulus Wirutomo.
Hal-hal yang diutarakan Paulus terangkum dalam delapan prinsip dasar GNRM, yaitu Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik; Harus didukung oleh tekad politik (political will) pemerintah; Harus bersifat lintas sektoral; Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah.
Kemudian dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik; Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat; Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual), seperti nilai etos kerja, gotong royong dan integritas; dan Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.
Tiga nilai utama Revolusi Mental, etos kerja, gotong royong dan integritas, diyakini merupakan nilai universal yang dibutuhkan Indonesia untuk mengejar berbagai ketertinggalannya dibanding negara lain.
Menurutnya, Gerakan Revolusi Mental mestinya tak berhenti pada slogan yang setiap hari harus diteriakkan, namun dilakukan sebagai aksi nyata untuk merubah perilaku, pola pikir dan sikap. Dalam konteks ini, contoh dan teladan dari para pimpinan tertinggi hingga level terendah merupakan keniscayaan.
Presiden Jokowi dalam banyak hal nyata telah mempraktikkan hal ini. Prioritas pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris, perubahan pelayanan masyarakat yang menuntut birokrat bekerja efisien, melayani bukan dilayani, dan berbagai kemudahan lainnya, merupakan beberapa contoh.
Pertanyaan selanjutnya, jika pemimpinnya terus berupaya melakukan perubahan, bagaimana masyarakatnya?
“Revolusi Mental bukanlah perubahan seketika, tak bisa selesai dalam setahun atau lima tahun, butuh kesinambungan. Yang terpenting, janganlah buru-buru menilai gerakan ini berhasil atau tidak, tetapi apakah kita sudah mau bergabung, bergerak bersama-sama dan berubah jadi lebih baik?” tambah Paulus.
Menurutnya, Revolusi Mental merupakan gerakan sosial, tidak ada pilihan lain, yang harus dimulai dan konsisten dilaksanakan. Indonesia sangat membutuhkan perubahan cepat, karena perubahan dunia juga demikian.
Perubahan yang cepat tersebut perlu didukung perubahan perilaku, pola pikir dan sikap masyarakat yang juga cepat. Itulah mengapa Revolusi Mental di berbagai bidang diperlukan.
Jelang lima tahun terakhir, GNRM dipercaya mulai menampakkan hasilnya. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian-capaian pemerintah di berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur, inovasi berbagai pelayanan masyarakat (penyelenggaraan ibadah haji, dan lainnya), kesuksesan Asian Games dan Asian Para Games, kemudahan berinvestasi, dan lainnya.
“Pemerintah harus terus menjaga, bahkan meningkatkan berbagai capaian pembangunan yang merupakan wujud Revolusi Mental, agar berjalan baik. Revolusi Mental selalu mengedepankan nilai-nilai universal. Adapun kualitas moral setiap individu berbasis pada nilai-nilai agama dan keyakinannya," tandas Paulus.
Berita Terkait
-
Jokowi Telepon MBS, Tanya Kapan Perang Iran Selesai: Dijawab Gak Jelas
-
Beda Kelas dengan Eggi Sudjana, Zulkifli Sebut Manuver Rismon Murni Skenario Tingkat Tinggi
-
Refly Harun Soroti Permohonan RJ Rismon di Kasus Ijazah Jokowi: Kehendak Bebas atau Ada Tekanan?
-
Momen Tiga Presiden Bersatu di Istana, Bahas Stabilitas dan Isu Global
-
Prabowo Undang Mantan Presiden dan Wapres ke Istana Malam Ini, Jokowi Hadir
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS
-
Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle
-
Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri
-
Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?
-
Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus
-
Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital
-
Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai
-
Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Tahan Kenaikan Ongkos Haji, Pemerintah Rogoh Kocek Negara Rp1,77 Triliun