Suara.com - Sejatinya Revolusi Mental adalah sebuah gerakan sosial masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan upaya membangun kesadaran bersama dinilai menjadi syarat mutlak sukses dan berlanjutnya gerakan perubahan sikap mental bangsa Indonesia ke arah lebih baik.
Munculnya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di era Jokowi adalah upaya dalam menjawab kegelisahan masa lalu, akibat munculnya krisis karakter bangsa, maraknya intoleransi, korupsi, hingga tak hadirnya pemerintah di saat masyarakat membutuhkan perhatian.
"Ajakan mulia ini seharusnya kita dorong bersama, dimulai dari diri sendiri dan kesadaran masing-masing untuk mengubah tingkah laku, pola pikir, dan sikap, sehingga bangsa Indonesia memiliki modal utama pembangunan yang kuat, yakni manusia Indonesia yang hebat dan unggul dalam akhlak," demikian pendapat sosiolog dari Universitas Indonesia, Paulus Wirutomo.
Hal-hal yang diutarakan Paulus terangkum dalam delapan prinsip dasar GNRM, yaitu Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik; Harus didukung oleh tekad politik (political will) pemerintah; Harus bersifat lintas sektoral; Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah.
Kemudian dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik; Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat; Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual), seperti nilai etos kerja, gotong royong dan integritas; dan Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.
Tiga nilai utama Revolusi Mental, etos kerja, gotong royong dan integritas, diyakini merupakan nilai universal yang dibutuhkan Indonesia untuk mengejar berbagai ketertinggalannya dibanding negara lain.
Menurutnya, Gerakan Revolusi Mental mestinya tak berhenti pada slogan yang setiap hari harus diteriakkan, namun dilakukan sebagai aksi nyata untuk merubah perilaku, pola pikir dan sikap. Dalam konteks ini, contoh dan teladan dari para pimpinan tertinggi hingga level terendah merupakan keniscayaan.
Presiden Jokowi dalam banyak hal nyata telah mempraktikkan hal ini. Prioritas pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris, perubahan pelayanan masyarakat yang menuntut birokrat bekerja efisien, melayani bukan dilayani, dan berbagai kemudahan lainnya, merupakan beberapa contoh.
Pertanyaan selanjutnya, jika pemimpinnya terus berupaya melakukan perubahan, bagaimana masyarakatnya?
“Revolusi Mental bukanlah perubahan seketika, tak bisa selesai dalam setahun atau lima tahun, butuh kesinambungan. Yang terpenting, janganlah buru-buru menilai gerakan ini berhasil atau tidak, tetapi apakah kita sudah mau bergabung, bergerak bersama-sama dan berubah jadi lebih baik?” tambah Paulus.
Menurutnya, Revolusi Mental merupakan gerakan sosial, tidak ada pilihan lain, yang harus dimulai dan konsisten dilaksanakan. Indonesia sangat membutuhkan perubahan cepat, karena perubahan dunia juga demikian.
Perubahan yang cepat tersebut perlu didukung perubahan perilaku, pola pikir dan sikap masyarakat yang juga cepat. Itulah mengapa Revolusi Mental di berbagai bidang diperlukan.
Jelang lima tahun terakhir, GNRM dipercaya mulai menampakkan hasilnya. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian-capaian pemerintah di berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur, inovasi berbagai pelayanan masyarakat (penyelenggaraan ibadah haji, dan lainnya), kesuksesan Asian Games dan Asian Para Games, kemudahan berinvestasi, dan lainnya.
“Pemerintah harus terus menjaga, bahkan meningkatkan berbagai capaian pembangunan yang merupakan wujud Revolusi Mental, agar berjalan baik. Revolusi Mental selalu mengedepankan nilai-nilai universal. Adapun kualitas moral setiap individu berbasis pada nilai-nilai agama dan keyakinannya," tandas Paulus.
Berita Terkait
-
Bloomberg New Economy Itu Apa? Jokowi Resmi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat
-
Jokowi Jadi Penasihat Bloomberg New Economy: Peran Baru usai Purnatugas
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Intip Riwayat Pendidikan 3 Menantu Jokowi, Siapa Paling Mentereng?
-
Benarkah IPK Gibran Cuma 2,3? Begini Perhitungannya Berdasarkan Sistem Pendidikan Internasional
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Sebut Produksi Jagung Melesat, Titiek Soeharto Ungkap Andil Polri soal Swasembada Pangan
-
Mardiono Ungkap Kericuhan di Muktamar X PPP Akibatkan Korban Luka yang Dilarikan ke Rumah Sakit
-
Muktamar X PPP: Mardiono Akui Konflik Internal Jadi Biang Kegagalan di Pemilu 2024
-
Baru Hari Pertama Muktamar X PPP, Mardiono Sudah Menang Secara Aklamasi
-
Solid! Suara dari Ujung Barat dan Timur Indonesia Kompak Pilih Mardiono di Muktamar X PPP
-
Bukan Kader, tapi Provokator? PPP Curiga Ada Penyusup yang Tunggangi Kericuhan Muktamar X
-
15 Tahun Menanti, Bobby Nasution Jawab Keluhan Warga Bahorok
-
Bobby Nasution Minta Mitigasi Dini Banjir Bandang Bahorok
-
Prabowo Akui Keracunan MBG Masalah Besar, Minta Tak Dipolitisasi
-
Di Panggung Muktamar, Mardiono Minta Maaf dan Akui Gagal Bawa PPP Lolos ke Parlemen