Suara.com - Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengakui tidak memiliki data terkini mengenai jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada kawasan Tanah Abang. Selain itu, Bayu juga mengatakan tidak memiliki data PKL yang bentrok dengan petugas Satpol PP pada Kamis (17/1/2019) kemarin.
Bayu mengatakan, para PKL yang terlibat aksi bentrok dengan petugas Satpol PP merupakan PKL baru di Tanah Abang. Mereka tidak mendapatkan jatah lapak berjualan di Jembatan Penyeberangan Multiguna atau dikenal Skybridge Tanah Abang, sehingga bersikeras menempati trotoar di Jalan Jati Batu, Tanah Abang.
Namun Pemkot Jakpus, kata dia, tidak memiliki data berapa PKL yang tidak tertampung di Skybridge.
"Memang nggak ada (data PKL liar) mereka itu kan pedagang mobile ya. Itu ulah pedagang baru sekitar 10 harian katanya," kata Bayu saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).
Meski demikian, Bayu tidak mau menyebut insiden lempar batu antara PKL dengan petugas Satpol PP kemarin sebagai bentuk bentrokan antara pedagang dengan petugas. Menurutnya, tidak ada bentrok apapun, hanya sekadar selisih paham.
"Ah nggak ada bentrok cuman selisih paham saja. Ini kan cuman pedagangnya orang-orang baru saja baru di kawasan itu," ungkap Bayu.
Sebelumnya, pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat terlibat bentrok dengan aparat Satpol PP pada Kamis (17/1/2019). Peristiwa keributan yang terjadi di kolong Blok F, Tanah Abang, Jalan Kebon Jati Raya terjadi sekira pukul 10.00 WIB.
Kejadian bermula saat tim patroli dari Satpol PP Jakarta Pusat tengah menjalankan patroli rutin di sekitar kawasan Tanah Abang. Saat itulah, tim Satpol PP mendengar teriakan dengan disusul pelemparan barang terhadap petugas. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka saat terjadi keributan antara PKL dan Satpol PP.
Baca Juga: Komnas HAM Belum Puas dengan Debat Capres - Cawapres Pertama
Berita Terkait
-
Betrok PKL vs Satpol PP di Tanah Abang, Polisi: PKL Tak Mau Tertib
-
Bentrok PKL vs Satpol PP di Tanah Abang, 2 Pedagang Jadi Tersangka
-
Provokator Ricuh PKL Tanah Abang Tertangkap
-
Bentrok di Tanah Abang, Kasatpol PP: PKL Dendam kepada Petugas
-
Kasatpol PP Tanah Abang: Ada Provokator Buat PKL Menolak Penertiban
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu