Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau menanggapi debat perdana capres dan cawapres di Pemilu 2019. Padahal debat pertama yang mempertemukan pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu mengangkat tema soal hukum, hak asasi manusia (HAM), tindak pidana korupsi, dan terorisme.
"Untuk debat semalam, kami tak beri tanggapan atau komentar. KPK memilih bekerja saja secara serius sesuai kewenangan KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).
Menurut Febri masih banyak yang perlu dibenahi dalam penanganan korupsi. Ia hanya berharap pemimpipn Indonesia yang terpilih nantinya dapat membuat regulasi yang terus membuat penanganan tindak korupsi semakin baik.
"Yang mungkin perlu kami pikirkan, lebih secara apa yang konkret dilakukan. Karena banyak kekurangan penanganan korupsi yang dilakukan. Contoh ada standar internasional disebut korupsi.
"KPK nggak bisa menindak karena masih memakai Undang Undang saat ini. Sehingga perlu aturan yg kuat seperti revisi uu agar bisa disentuh secara hukum," Febri menambahkan.
Berita Terkait
-
Ikut Pergi ke Thailand, KPK Dalami Peran 4 Dewan Bekasi di Kasus Meikarta
-
Prabowo Sebut Korupsi Kader Gerindra Tak Seberapa, Ini Pembelaan Sandiaga
-
KPK Periksa Ketua PN Semarang Terkait Kasus Suap Hakim Lasito
-
Lagi, KPK Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi untuk Tersangka Neneng
-
Prabowo Dinilai Plinplan dalam Isu Korupsi, BPN: Dia Bicara Prioritas
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel