Suara.com - Hasil penelitian kelompok Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) menyatakan sebagian masyarakat Indonesia paham soal hak asasi manusia atua HAM. Namun mereka tidak setuju HAM untuk membela kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender.
Para peneliti P2D melakukan survei terkait tingkat pengetahuan kultur HAM di Indonesia. Survei tersebut melibatkan 2.040 responden dari 34 Provinsi di Indonesia baik desa maupun perkotaan. Metode yang digunakan stratified random sampling dengan margin of error sebesar 2,3 persen di tingkat konfiden 95 persen.
Survei itu dilakukan berdasarkan tiga indikator dasar yaitu pemahaman atau kognisi, sensibilitas atau kepekaan nurani, dan tindakan atau modus. Wawancara yang digunakan tatap muka dengan mendatangi tiap rumah dan pertanyaan langsung dibacakan.
Peneliti P2D sekaligus Dosen Sosiologi UNJ, Robertus Robet, mengatakan jika tingkat kognitif atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pengertian HAM terbilang tinggi. Hal itu dikatakanya dalam acara diskusi di rumah makan Tjikini lima, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019).
"79 persen tahu apa itu HAM. Kalau kita lihat apakah dalam konstitusi kita sudah mengakomodasi HAM, 72 persen mengatakan sudah. Apakah menjamin HAM warga merupakan tugas negara? 91 persen menjawab iya. Artinya kesadaran individu soal HAM kuat," ujarnya.
Dia pun memaparkan lagi hasil penelitian yang dilakukan selama Oktober 2018 itu. Sebanyak 46 persen responden pun menyatakan bahwa HAM telah sejalan dengan tradisi kebiasaan di lingkungannya dan 41 persen menjawab agak sesuai.
Namun yang mencengangkan adalah banyak masyarakat Indonesia paham soa HAM namun tidak paham fungsi Komnas HAM. Hal itu terlihat dari angka perbandingan yang pihaknya dapati.
"62 persen tahu, 38 persen tidak. Apakah tahu tugas Komnas HAM, 85 persen tidak dan hanya 15 persen yang tahu," jelasnya.
Lebih lanjut, Sebanyak 51 persen responden tidak setuju dan 22 persen kurang setuju dengan keberadaan LGBT, lalu 77 persen pun menolak HAM karena terkesan pasang badan soal LGBT. Sementara itu sebanyak 31 persen responden setuju juga setuju soal hukuman mati dan 31 persen menyatakan agak setuju.
Baca Juga: 5 Gaya Liburan Vanesha Prescilla Pemeran Milea di Film Dilan 1991
Hal ini sangat beranding terbalik dengan sikap masyarakat soal HAM. Pasalnya 43 persen orang mengatakan HAM adalah hak untuk hidup dan 22 persen menjawab kebebasan memilih keyakinan dan agama, kesamaan di hadapan pemerintah dan hukum, mendapatkan pendidikan yang layak.
"Jadi mayoritas kita tahu apa itu HAM, apa itu hak hidup, tapi secara paradoktikal juga setuju hukuman mati," terangnya.
Kesimpulan yang mereka tangkap dari penilitain ini yakni masyarakat Indonesia sadar bahwa HAM itu penting. Namun menolak hak yang dijamin HAM yakni kebebasan Individu.
"Jadi HAM kita itu tumbuh dalam gagasan berkembang, akademik hadir, tapi dia tumbuh tanpa pendasaran normatif, tanpa disertai pengakuan hak individual," terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
BNPB Ungkap Dampak Banjir Bali: 9 Meninggal, 2 Hilang, Ratusan Mengungsi
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji