- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan kepastian kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta untuk tahun 2026.
- Pemprov DKI Jakarta akan bertindak sebagai penengah objektif dalam penetapan UMP antara kepentingan buruh dan pengusaha.
- Pramono telah menginstruksikan rapat pembahasan segera, menargetkan penetapan UMP 2026 lebih cepat dari tanggal 24 Desember.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membawa kabar segar bagi para pekerja di Ibu Kota terkait nasib Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2026.
Pramono secara tegas memastikan bahwa besaran UMP Jakarta akan mengalami kenaikan pada tahun depan.
"Ya pasti ada kenaikan, karena alpha-nya kan ada, dan memang harus ada kenaikan. Menyesuaikan hitungannya kan, bagaimana terhadap inflasi, terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Kita sedang mempersiapkan diri untuk itu," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Lebih lanjut, mantan Sekretaris Kabinet ini menekankan posisi krusial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam polemik penetapan upah yang kerap terjadi setiap tahun.
Pramono berkomitmen bahwa pemerintah daerah akan menempatkan diri sebagai penengah yang objektif tanpa memihak salah satu sisi secara membabi buta.
"Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha," ujarnya.
Guna mempercepat proses tersebut, Pramono telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menggelar rapat pembahasan tanpa harus menunggu waktu lama.
Menurutnya, angka kisaran atau range kenaikan upah sudah tersedia dan tinggal disepakati titik temunya.
"Saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kami tidak boleh terlambat, kami akan mendahului untuk menetapkan UMP-nya. Karena memang angkanya kan sudah ada range-nya, sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh," jelasnya.
Baca Juga: Harap Bersabar, Pemerintah Umumkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Terkait target penyelesaian penetapan UMP yang biasanya dipatok pemerintah pusat pada tanggal 24 Desember, Pramono optimis DKI Jakarta mampu mengetok palu keputusan upah minimum lebih awal dari tenggat waktu yang ditentukan.
"Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat," katanya.
Berita Terkait
-
Harap Bersabar, Pemerintah Umumkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
UMP Jakarta 2026 Naik Berapa Persen? Analisis Lengkap Formula Baru hingga Kejutan Menaker
-
Serikat Pekerja: Rumus UMP 2026 Tidak Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
-
Serikat Pekerja Ajukan Tiga Tuntutan Perbaikan Rumus UMP 2026
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini