Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Presiden Jokowi mudah diintervensi pemerintah negara lain terkait pembatalan pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.
Sebab, Fadli mendengar adanya informasi Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebut pembatalan pembebasan otak di balik tragedi bom Bali itu karena desakannya. Scott meminta pemerintah Indonesia mengkaji ulang dengan mempertimbangkan para korban Bom Bali I.
"Ya kalau dilihat dari rangkaian peristiwa dan sekuennya ya bisa saja seperti itu (manut-manut). Apalagi ini ada bukti pers Australia mengatakan bahwa (pembatalan) ini setelah ditekan PM Scott,” kata Fadli, rabu (23/1/2019).
"Itu menurut saya tidak sesuai juga dengan hukum kita. Tidak sesuai juga dengan garis politik luar negeri kita," tambahnya.
Pernyataan PM Scott melalui Australian Associated Press—kantor berita Australia—tersebut dinilai Fadli membuat Indonesia menjadi tidak terlihat kedaulatannya. Padahal menurutnya sebagai sebuah negara, sepatutnya Indonesia tidak boleh bisa diintervensi.
"Kalau seperti itu pemerintah mudah diintervensi kalau angle pemberitaannya begitu dan juga salahi hukum, tidak boleh ada yang bisa pengaruhi atau intervensi apapun persoalannya," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian