Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah meminta Joko Widodo atau Jokowi untuk mengabaikan hasil survei terkait elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres di Pemilu. Hal itu disampaikan JK saat dia dan Jokowi maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2014 silam.
"Waktu saya kampanye dengan Pak Jokowi, kalau beliau baca hasil survei, saya bilang 'tutup' enggak usah dibaca'. Memangnya kalau (elektabilitas) kita naik, kalau gembira, kemudian berhenti kampanye?. Atau, memangnya kalau rendah, kita menangis, lalu tidak kerja?," kata Wapres JK dalam acara Kadin Talks di Menara Kadin Indonesia, Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (31/1/2019).
Menurut JK, yang terpenting dilakukan calon pemimpin bangsa adalah terus bekerja membangun Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk diketahui, Jokowi merupakan Capres petahana di Pemilu 2019.
"Kita yang paling penting itu kerja keras. Pokoknya kerja maksimal saja, pokoknya di negeri ini harus maksimal saja kerjanya," tambahnya.
Prinsip tersebut, kata JK, berlaku juga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak di angka sekitar lima persen, meskipun di bawah target pemerintahan Jokowi-JK untuk mencapai angka tujuh persen.
JK mengatakan, perkiraan ekonomi terhadap pertumbuhan Indonesia akan selalu muncul karena ada faktor-faktor yang selalu ada dalam menghitung pertumbuhan ekonomi.
"Kalau ekonom bikin perkiraan atau bikin ramalan, (itu) paling enak, paling gampang, karena selalu ada 'ceteris paribus'. Kalau kita begini, akan maju sekian, jadi, kalau terjadi tidak sesuai, (atau) kalau yang salah, mengiyakan," jelasnya.
Berbagai cara, kata JK, dilakukan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi AGAR stabil dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.
Salah satunya dengan menjalin kerja sama perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (comprehensive economic partnership agreement) bersama negara-negara lain.
Baca Juga: Jalani Sidang Perdana, Augie Fantinus Didukung Teman-teman Artis
"Oleh karena itu, contohnya, kita mempercepat perundingan 'free trade' dengan macam-macam negara, (seperti) Amerika lagi bekerja, Australia mungkin, kemudian Eropa juga kita kerjakan, agar pasar semakin terbuka," ujarnya.
Berita Terkait
-
Siang Ini Jokowi Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama di JCC
-
Berita Terpopuler Politik: Jokowi Berdarah-darah, Prabowo Meriang
-
Menteri PUPR Dampingi Wapres JK Tinjau Penanganan Banjir Sulsel
-
Wapres JK Sebut Abu Bakar Baasyir Harus Akui Pancasila Jika Ingin Bebas
-
Pesan JK ke Jokowi Sebelum Berangkat ke Arena Debat Pilpres
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada