Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah meminta Joko Widodo atau Jokowi untuk mengabaikan hasil survei terkait elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres di Pemilu. Hal itu disampaikan JK saat dia dan Jokowi maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2014 silam.
"Waktu saya kampanye dengan Pak Jokowi, kalau beliau baca hasil survei, saya bilang 'tutup' enggak usah dibaca'. Memangnya kalau (elektabilitas) kita naik, kalau gembira, kemudian berhenti kampanye?. Atau, memangnya kalau rendah, kita menangis, lalu tidak kerja?," kata Wapres JK dalam acara Kadin Talks di Menara Kadin Indonesia, Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (31/1/2019).
Menurut JK, yang terpenting dilakukan calon pemimpin bangsa adalah terus bekerja membangun Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk diketahui, Jokowi merupakan Capres petahana di Pemilu 2019.
"Kita yang paling penting itu kerja keras. Pokoknya kerja maksimal saja, pokoknya di negeri ini harus maksimal saja kerjanya," tambahnya.
Prinsip tersebut, kata JK, berlaku juga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak di angka sekitar lima persen, meskipun di bawah target pemerintahan Jokowi-JK untuk mencapai angka tujuh persen.
JK mengatakan, perkiraan ekonomi terhadap pertumbuhan Indonesia akan selalu muncul karena ada faktor-faktor yang selalu ada dalam menghitung pertumbuhan ekonomi.
"Kalau ekonom bikin perkiraan atau bikin ramalan, (itu) paling enak, paling gampang, karena selalu ada 'ceteris paribus'. Kalau kita begini, akan maju sekian, jadi, kalau terjadi tidak sesuai, (atau) kalau yang salah, mengiyakan," jelasnya.
Berbagai cara, kata JK, dilakukan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi AGAR stabil dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.
Salah satunya dengan menjalin kerja sama perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (comprehensive economic partnership agreement) bersama negara-negara lain.
Baca Juga: Jalani Sidang Perdana, Augie Fantinus Didukung Teman-teman Artis
"Oleh karena itu, contohnya, kita mempercepat perundingan 'free trade' dengan macam-macam negara, (seperti) Amerika lagi bekerja, Australia mungkin, kemudian Eropa juga kita kerjakan, agar pasar semakin terbuka," ujarnya.
Berita Terkait
- 
            
              Siang Ini Jokowi Hadiri Harlah Nahdlatul Ulama di JCC
 - 
            
              Berita Terpopuler Politik: Jokowi Berdarah-darah, Prabowo Meriang
 - 
            
              Menteri PUPR Dampingi Wapres JK Tinjau Penanganan Banjir Sulsel
 - 
            
              Wapres JK Sebut Abu Bakar Baasyir Harus Akui Pancasila Jika Ingin Bebas
 - 
            
              Pesan JK ke Jokowi Sebelum Berangkat ke Arena Debat Pilpres
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM