Suara.com - Calon Presiden nomor urut satu Joko Widodo (Jokowi), membeberkan keberhasilan pemerintah yang membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral hingga mengembalikan PT Freeport Indonesia. Menurutnya, tak mudah membubarkan Petral.
"2015 kita bubarkan petral, setuju nggak? Setuju. Dipikir mudah dan gampang, kalau mudah dari dulu dibubarkan," ujar Jokowi di depan ribuan Forum Alumni Jatim #01, Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/2/2019).
Tak berhenti di situ, pemerintah juga berupaya merebut aset negara yang sebelumnya dikuasai pihak asing, seperti Blok Rokan yang dikelola PT Chevron Pasific Indonesia dan Blok Mahakam yang sudah kembali dikelola PT Pertamina.
"Kedua kita ambil Blok Mahakam, sudah dikelola 100 persen oleh Pertamina, sebelumnya lebih 50 tahun dikelola lokal Perancis. Apa yang ingin sya sampaikan? Dikira mudah ambil alih begitu," kata dia.
Karenanya, ia mengingatkan para lulusan pertambangan bersiap diri karena pemerintah sudah berupaya berebut aset negara dan sudah dikelola pemerintah yakni Blok Rokan, Blok Mahakam dan PT Freeport Indonesia.
"Saya ingin menitipkan lulusan-lulusan pertambangan beriaplah karena Blok Mahakam sudah dikelola 100 persen oleh Pertamina, Blok Rokan lebih 90 tahun dikelola Chevron, sudah dimenangkan. Siap-siap kelola itu, jangan sampai kita terlihat berani tapi dalam produksi tidak siap, saya meyakini Arek Suroboyo, Jatim Wani," kata dia.
Selanjutnya, Jokowi juga mengungkap keberhasilan pemerintah merebut saham PT Freeport Indonesia. Butuh waktu empat tahun mengembalikkan Freeport Indonesia ke pangkuan ibu pertiwi. Dalam hal ini pemerintah melakukan divestasi atau pengambil alihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen.
Pasalnya, kata Jokowi, tak mudah merebut saham Freeport lantaran banyak pihak yang mencoba menggagalkan langkah pemerintah tersebut.
"Bersiap-bersiap kita kelola itu, kita dapat saham 51,2 persen. Kita kendalikan PT Freeport. Dikira mudah ambil alih Freeport. Empat tahun dikerjakan banyak yang mencoba gagalkan itu karena ada kepentingan yang memanfaatkan itu. Bukan untuk kepentingan nasional tapi untuk kepentingan pribadi-pribadi," tandasnya.
Berita Terkait
-
Walkot Semarang: Kalau Tidak Mau Dukung Jokowi Jangan Pakai Jalan Tol
-
Jokowi: Jangan Ngomong Lagi Tempe Setipis ATM dan Indonesia Bubar 2030
-
Kunci Sukses Pembangunan, Jokowi : Anggaran Jangan Diecer-Ecer
-
Jokowi Senang Realisasi Dana Desa di Jawa Timur Capai 99 Persen
-
Jokowi: Untung Saya Kurus, Mudah Ngeles Sana-Sini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya