Suara.com - Calon Presiden nomor urut satu Joko Widodo (Jokowi), membeberkan keberhasilan pemerintah yang membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral hingga mengembalikan PT Freeport Indonesia. Menurutnya, tak mudah membubarkan Petral.
"2015 kita bubarkan petral, setuju nggak? Setuju. Dipikir mudah dan gampang, kalau mudah dari dulu dibubarkan," ujar Jokowi di depan ribuan Forum Alumni Jatim #01, Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/2/2019).
Tak berhenti di situ, pemerintah juga berupaya merebut aset negara yang sebelumnya dikuasai pihak asing, seperti Blok Rokan yang dikelola PT Chevron Pasific Indonesia dan Blok Mahakam yang sudah kembali dikelola PT Pertamina.
"Kedua kita ambil Blok Mahakam, sudah dikelola 100 persen oleh Pertamina, sebelumnya lebih 50 tahun dikelola lokal Perancis. Apa yang ingin sya sampaikan? Dikira mudah ambil alih begitu," kata dia.
Karenanya, ia mengingatkan para lulusan pertambangan bersiap diri karena pemerintah sudah berupaya berebut aset negara dan sudah dikelola pemerintah yakni Blok Rokan, Blok Mahakam dan PT Freeport Indonesia.
"Saya ingin menitipkan lulusan-lulusan pertambangan beriaplah karena Blok Mahakam sudah dikelola 100 persen oleh Pertamina, Blok Rokan lebih 90 tahun dikelola Chevron, sudah dimenangkan. Siap-siap kelola itu, jangan sampai kita terlihat berani tapi dalam produksi tidak siap, saya meyakini Arek Suroboyo, Jatim Wani," kata dia.
Selanjutnya, Jokowi juga mengungkap keberhasilan pemerintah merebut saham PT Freeport Indonesia. Butuh waktu empat tahun mengembalikkan Freeport Indonesia ke pangkuan ibu pertiwi. Dalam hal ini pemerintah melakukan divestasi atau pengambil alihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen.
Pasalnya, kata Jokowi, tak mudah merebut saham Freeport lantaran banyak pihak yang mencoba menggagalkan langkah pemerintah tersebut.
"Bersiap-bersiap kita kelola itu, kita dapat saham 51,2 persen. Kita kendalikan PT Freeport. Dikira mudah ambil alih Freeport. Empat tahun dikerjakan banyak yang mencoba gagalkan itu karena ada kepentingan yang memanfaatkan itu. Bukan untuk kepentingan nasional tapi untuk kepentingan pribadi-pribadi," tandasnya.
Berita Terkait
-
Walkot Semarang: Kalau Tidak Mau Dukung Jokowi Jangan Pakai Jalan Tol
-
Jokowi: Jangan Ngomong Lagi Tempe Setipis ATM dan Indonesia Bubar 2030
-
Kunci Sukses Pembangunan, Jokowi : Anggaran Jangan Diecer-Ecer
-
Jokowi Senang Realisasi Dana Desa di Jawa Timur Capai 99 Persen
-
Jokowi: Untung Saya Kurus, Mudah Ngeles Sana-Sini
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel