Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK akan memeriksa Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2018. Laporan keuangan ini ditargetkan selesai pada 15 Maret 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya akan berusaha mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang pernah mereka raih pada tahun 2017.
"Pemprov DKI akan berikhtiar untuk bisa menyelesaikan semua yang menjadi kewajiban kita, PR yang kita miliki agar tahun 2018 ini, laporan keuangan kita bisa dipertahankan pada status WTP," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2019).
Pemprov DKI Jakarta menargetkan proses penyunan laporan keuangan ini akan dilaporkan ke BPK pada 15 Maret 2019 dan akan selesai pada Mei 2019.
"Kita akan mencoba untuk menyelesaikan semua 15 Maret lebih awal dari batas akhir, karena batas akhir itu akhir Maret dan harapannya nanti pertengahan bulan mei semuanya sudah bisa selesai," jelasnya.
BPK akan memulai proses pemeriksaan lapangan mulai hari ini hingga 22 April 2019 dan ditargetkan bisa selesai pada 15 Mei mendatang untuk menyerahkan hasil akhir pemeriksaan dan pemberian status laporan keuangan BPK.
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo dan Anies Akan Beri Arahan di Konsolidasi Nasional PKS
-
Soal Transportasi di Jakarta, Anies Dapat Tugas Khusus dari Jusuf Kalla
-
Solusi Macet Jakarta : Anies Baswedan Rancang Transportasi Integrasi
-
Pengguna Angkutan Umum di Jakarta Turun dari 49 Persen ke 19 Persen
-
Jokowi Satu Meja dengan Anies Baswedan, Santap Nasi Padang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO