Suara.com - Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin menilai Jokowi tidak mempunyai jejak sebagai pemimpin yang otoriter dan nepotisme. JK mengklaim tidak ada keluarga jokowi di lingkaran ekonomi dan politik terkait posisi kekuasaan.
JK bercerita Indonesia pernah berada di titik krisis ketika zaman pemerintahan orde baru, di bawah komando Presiden Soeharto. Hal itu juga disebabkan oleh adanya sikap otoriter dan nepotisme oleh presiden saat itu.
"Kalau kita lihat sejarah, negara-negara yang jatuh itu dua (akibatnya): otoriter dan nepotisme. Jokowi sama sekali tidak ada di situ. Dia tidak otoriter. Kedua, tidak ada keterlibatan keluarganya sama sekali dalam ekonomi, dalam hal politik," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (6/2/2019).
"Zaman Pak Harto juga (Indonesia) jatuh karena apa? Otoriter dan nepotisme. Venezuela jatuh karena apa? Otoriter kan, dan juga nepotisme," tambahnya.
JK mengatakan dalam setiap penentuan kebijakan pemerintahan, Jokowi selalu membahas dalam rapat kabinet bersama dengan menteri-menteri terkait. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Jokowi tidak bersikap otoriter dalam memimpin Indonesia sejak 2014.
"Dia (Jokowi) tidak otoriter, karena selalu semua hal dirapatkan demokratis itu kan di Kabinet," katanya.
Selain itu, Jokowi juga tidak mempraktikkan tindak nepotisme karena tidak ada satu pun anak Jokowi yang turut terlibat dalam politik praktis atau dalam urusan ekonomi menyangkut bangsa Indonesia, kata JK.
"Buktinya, putra beliau satu (bisnis) katering, satu jual pisang; kan sama sekali tidak ada nepotisme di sini. Jadi kita bisa aman. Bahwa pilihan (di Pilpres) kan cuma dua, nah yang paling bersih dari (dua) calon ini Pak Jokowi, kita harus arif melihatnya," ujarnya. (Antara)
Baca Juga: Tim Prabowo: Jokowi Ternyata Agresif, Kasar, Keras dan Punya Watak Otoriter
Berita Terkait
-
Mendagri Bela Wali Kota Semarang Soal Larang Non Pendukung Jokowi Lewat Tol
-
Ekonomi Tumbuh 5,17 Persen di Era Jokowi, Kepala BPS : Ini Luar Biasa
-
Heboh Propaganda Rusia, Jokowi dan TKN Dilaporkan ke Bawaslu
-
Terungkap Alasan di Balik PBB Pilih ke Dukung Jokowi daripada Prabowo
-
Menteri Sofyan Djalil Minta Tunjangan Kinerja Dinaikkan, Ini Jawaban Jokowi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!