Suara.com - Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin menilai Jokowi tidak mempunyai jejak sebagai pemimpin yang otoriter dan nepotisme. JK mengklaim tidak ada keluarga jokowi di lingkaran ekonomi dan politik terkait posisi kekuasaan.
JK bercerita Indonesia pernah berada di titik krisis ketika zaman pemerintahan orde baru, di bawah komando Presiden Soeharto. Hal itu juga disebabkan oleh adanya sikap otoriter dan nepotisme oleh presiden saat itu.
"Kalau kita lihat sejarah, negara-negara yang jatuh itu dua (akibatnya): otoriter dan nepotisme. Jokowi sama sekali tidak ada di situ. Dia tidak otoriter. Kedua, tidak ada keterlibatan keluarganya sama sekali dalam ekonomi, dalam hal politik," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (6/2/2019).
"Zaman Pak Harto juga (Indonesia) jatuh karena apa? Otoriter dan nepotisme. Venezuela jatuh karena apa? Otoriter kan, dan juga nepotisme," tambahnya.
JK mengatakan dalam setiap penentuan kebijakan pemerintahan, Jokowi selalu membahas dalam rapat kabinet bersama dengan menteri-menteri terkait. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Jokowi tidak bersikap otoriter dalam memimpin Indonesia sejak 2014.
"Dia (Jokowi) tidak otoriter, karena selalu semua hal dirapatkan demokratis itu kan di Kabinet," katanya.
Selain itu, Jokowi juga tidak mempraktikkan tindak nepotisme karena tidak ada satu pun anak Jokowi yang turut terlibat dalam politik praktis atau dalam urusan ekonomi menyangkut bangsa Indonesia, kata JK.
"Buktinya, putra beliau satu (bisnis) katering, satu jual pisang; kan sama sekali tidak ada nepotisme di sini. Jadi kita bisa aman. Bahwa pilihan (di Pilpres) kan cuma dua, nah yang paling bersih dari (dua) calon ini Pak Jokowi, kita harus arif melihatnya," ujarnya. (Antara)
Baca Juga: Tim Prabowo: Jokowi Ternyata Agresif, Kasar, Keras dan Punya Watak Otoriter
Berita Terkait
-
Mendagri Bela Wali Kota Semarang Soal Larang Non Pendukung Jokowi Lewat Tol
-
Ekonomi Tumbuh 5,17 Persen di Era Jokowi, Kepala BPS : Ini Luar Biasa
-
Heboh Propaganda Rusia, Jokowi dan TKN Dilaporkan ke Bawaslu
-
Terungkap Alasan di Balik PBB Pilih ke Dukung Jokowi daripada Prabowo
-
Menteri Sofyan Djalil Minta Tunjangan Kinerja Dinaikkan, Ini Jawaban Jokowi
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Duh! PN Solo Tolak Gugatan Gusti Moeng Soal Nama PB XIV, Kabulkan Eksepsi Tergugat
-
Ledakan Dekat Hotel yang Bikin Pemain Vietnam Tak Bisa Tidur Pulas Bukan Ulah Suporter Indonesia
-
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.997 Jelang Laporan Pertumbuhan Ekonomi RI
-
Ramai-ramai Pasang Pagar Tinggi, Pakuwon Mall Jogja Tepis Isu demi Keamanan
-
Menkomdigi Tegaskan Konten Eben Martono di Ajang GIIAS Langgar UU PDP, Bisa Dipidana
-
5 Lip Tint Tahan Lama Lebih dari 8 Jam, Bibir Lembap Seharian
-
Putusan MK soal MBG Sarat Kompromi Politik, Bukan Murni Pertimbangan Hukum
-
Siswa Madrasah di Pati Patah Jari Usai Di-Bully, Pengakuan Keluarga dan Sekolah Bertentangan
-
GPFE 2026: Perkuat Kolaborasi Pengadaan, Dorong TKDN, dan Dukung Program Prioritas Nasional
-
DPR Soroti Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2: Jangan Ada Toleransi untuk Kapal Tak Laik