Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menilai sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai tindakan yang picik. Juru Cicara PSI Bidang Perempuan Dara Nasution menganggap PKS membiarkan tindakan kekerasan seksual tumbuh di tengah masyarakat Indonesia.
"Sikap picik PKS ini menunjukkan mereka membiarkan tumbuhnya kekerasan seksual, pemaksaan, pelecehan, bahkan perkosaan di tengah masyarakat di Indonesia,” kata Dara dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Kamis (7/2/2019).
Caleg PSI dari Dapil Sumatra Utara 3 itu justru mempertanyakan alasan PKS yang menganggap RUU P-KS mendorong perilaku seks bebas.
"Ketakutan PKS tidak beralasan. Bagian mana dari RUU ini yang mendorong perilaku seks bebas? RUU ini justru mempidana mereka yang menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan orang lain, baik pasangan atau pacar," jelasnya.
PSI melihat banyaknya penyelesaian kasus pelecehan seksual yang dialami oleh kebanyakan perempuan tidak berpihak kepada korban dikarenakan lemahnya hukum yang melindungi korban.
“KUHP kita hanya memberi sanksi pada tindak perkosaan yang sangat sulit pembuktiannya. Dengan RUU PKS ini, perempuan akan memiliki kekuatan hukum yang melindunginya dari bergam bentuk kekerasan seksual," jelasnya.
Untuk diketahui, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini masih menjadi perdebatan di DPR karena Fraksi PKS belum setuju. PKS menilai isi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membuka peluang makin maraknya seks bebas.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, penolakan itu didasarkan pada alasan mendasar potensi pertentangan materi/muatan RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama yang dapat menimbulkan polemik.
Sementara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat cepat diselesaikan. Bamsoet menargetkan RUU itu disahkan pada Maret 2019.
Baca Juga: Dita Soedarjo Sudah Punya Pengganti Denny Sumargo?
Berita Terkait
-
Putri Gus Dur Minta RUU PKS Disahkan Demi Lindungi Korban Pemerkosaan
-
Warga Tangsel Harus Tebus Sertifikat Tanah Jokowi, PSI: Tak Semuanya Gratis
-
Ketua Bawaslu Ditegur, Alasan PSI Minta Kasus Mahar Politik Sandiaga Dibuka
-
PKS Tolak RUU P-KS, Putri Gus Dur: Selama Ini Kemana?
-
DPR Didesak Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
Gus Yahya Tempuh Jalan Islah, Imam Jazuli: Pengakuan De Facto Otoritas Syuriyah
-
Genangan Surut, Jalan Daan Mogot Sudah Bisa Dilintasi Kendaraan
-
BMKG: Jabodetabek di Puncak Musim Hujan, Waspada Cuaca Ekstrem hingga Mei 2026
-
KPK: Pemeriksaan Gus Alex oleh Auditor BPK Fokus Hitung Kerugian Negara
-
Vonis 6 Bulan untuk Demonstran: Lega Orang Tua, Tapi Ada yang Janggal Soal Kekerasan Polisi!
-
Banjir Jakarta Meluas Kamis Malam: 46 RT dan 13 Ruas Jalan Terendam
-
Gabung PSI, Rusdi Masse Dijuluki 'Jokowinya Sulsel' dan Siap Tempati Posisi Strategis DPP
-
Ray Rangkuti Kritik Standar Etika Pejabat: Jalur Pintas hingga DPR Jadi 'Dewan Perwakilan Partai'
-
Kemensos Dampingi Keluarga Randika yang Viral Disebut Meninggal Kelaparan
-
Tunggu Hal Ini Lengkap, Kaesang Bakal Umumkan Sosok 'Mr J' di Waktu yang Tepat