Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menilai sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai tindakan yang picik. Juru Cicara PSI Bidang Perempuan Dara Nasution menganggap PKS membiarkan tindakan kekerasan seksual tumbuh di tengah masyarakat Indonesia.
"Sikap picik PKS ini menunjukkan mereka membiarkan tumbuhnya kekerasan seksual, pemaksaan, pelecehan, bahkan perkosaan di tengah masyarakat di Indonesia,” kata Dara dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Kamis (7/2/2019).
Caleg PSI dari Dapil Sumatra Utara 3 itu justru mempertanyakan alasan PKS yang menganggap RUU P-KS mendorong perilaku seks bebas.
"Ketakutan PKS tidak beralasan. Bagian mana dari RUU ini yang mendorong perilaku seks bebas? RUU ini justru mempidana mereka yang menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan orang lain, baik pasangan atau pacar," jelasnya.
PSI melihat banyaknya penyelesaian kasus pelecehan seksual yang dialami oleh kebanyakan perempuan tidak berpihak kepada korban dikarenakan lemahnya hukum yang melindungi korban.
“KUHP kita hanya memberi sanksi pada tindak perkosaan yang sangat sulit pembuktiannya. Dengan RUU PKS ini, perempuan akan memiliki kekuatan hukum yang melindunginya dari bergam bentuk kekerasan seksual," jelasnya.
Untuk diketahui, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini masih menjadi perdebatan di DPR karena Fraksi PKS belum setuju. PKS menilai isi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membuka peluang makin maraknya seks bebas.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, penolakan itu didasarkan pada alasan mendasar potensi pertentangan materi/muatan RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama yang dapat menimbulkan polemik.
Sementara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat cepat diselesaikan. Bamsoet menargetkan RUU itu disahkan pada Maret 2019.
Baca Juga: Dita Soedarjo Sudah Punya Pengganti Denny Sumargo?
Berita Terkait
-
Putri Gus Dur Minta RUU PKS Disahkan Demi Lindungi Korban Pemerkosaan
-
Warga Tangsel Harus Tebus Sertifikat Tanah Jokowi, PSI: Tak Semuanya Gratis
-
Ketua Bawaslu Ditegur, Alasan PSI Minta Kasus Mahar Politik Sandiaga Dibuka
-
PKS Tolak RUU P-KS, Putri Gus Dur: Selama Ini Kemana?
-
DPR Didesak Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Geger Spanduk 'Tangkap Jokowi' Bertebaran di Lebak Jelang Kunjungan ke Banten
-
Karhutla Sumsel Terus Meluas, Mengapa Muba dan Ogan Ilir Jadi Titik Terparah?
-
Generasi Muda Disebut Jadi Kunci Hadapi Tantangan Perubahan Iklim hingga Ketahanan Pangan
-
Dakwaan Dibatalkan Hakim, Jaksa Kembali Limpahkan Perkara dr Tifa ke PN Jakarta Timur
-
HKBP Perkuat Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan
-
Resmi Dihibahkan ke Pemprov Jabar, Teras Cihampelas Bandung Bakal Dibongkar Total
-
Hilirisasi Sawit RI Diklaim Sukses, 80% Ekspor Tak Lagi Produk Mentah
-
5 Fakta Kapal Jukung Terbakar di Sungai Musi, Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki
-
Bakery Singapura BIdik Pasar Kuliner RI, Ekspansi Perdana ke Jakarta
-
BGN Enggan MBG Dibenturkan dengan Sekolah Roboh: Enggak Nyambung