Suara.com - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo berkomentar soal kritikan keras Amien Rais untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pemeriksaan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Menurutnya, kritikan tersebut merupakan hal biasa bagi Amien Rais.
Dradjad menceritakan, kalau hampir semua tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden pasti menerima kritikan keras dari Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut. Apabila ada yang salah dilakukan pemerintah, pasti Amien langsung melayangkan kritik.
"Kalau ada yang beliau (Amien Rais) rasakan tidak benar dilakulan pemerintah, beliau akan kritik dan tentu yang beliau kritik ya presiden lah, nggak mungkin pak Amien hanya mengkritisi menteri," kata Dradjad kepada Suara.com, Kamis (2/11/2019).
Dradjad mengungkapkan, Amien Rais kerap mengkritisi kepala negara mulai dari Presiden ke-2 RI Soeharto hingga akhirnya melahirkan reformasi. Lalu Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga sempat mendapatkan kritikan dari Amien Rais meskipun pada akhirnya mendapatkan bantuan untuk menjadi presiden. Kemudian Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pun tak luput dari kritikan kerasnya.
"Kemudian zaman bu Mega, bu Mega juga sempat dikritik walaupun nggak sekeras terhadap pak Harto tapi pak Amien memutuskan bersainglah dengan Bu Mega di 2004," ujarnya.
"Cuman level kerasnya itu beda-beda kalau pak Jokowi memang pak Amien tidak mendukung sehingga mungkin kritiknya lebih keras," pungkasnya.
Untuk diketahui, Amien Rais tak suka jika Ketum Persaudaraan Alumni atau PA 212, Slamet Ma'arif diperiksa polisi, Kamis (7/2/2019). Amien Rais menyalahkan Presiden Jokowi yang menjadi penyebab Slamet Maarif diperiksa polisi.
Slamet Maarif diperiksa Polresta Surakarta terkait dugaan pelanggaran kampanye Pilpres 2019. Amien Rais menyatakan kedatangannya di Mapolresta Surakarta sebagai Ketua Penasihat PA 212.
Dalam kesempatan tersebut, Amien Rais juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Tiga Pemuda Hampir Babak Belur Digebuki Pendukung Jokowi karena Pose 2 Jari
“Cuma, saya ingatkan Pak Jokowi, Anda ini bagaimana sih maunya? Ya, tulis itu,” tegas dia.
Berita Terkait
-
HNW: Ketua PA 212 Jadi Tersangka Bukti Hukum Tajam ke Bukan Kawan
-
Ketum PA 212 Jadi Tersangka, Begini Reaksi Kubu Jokowi
-
Ketum PA 212 Resmi Jadi Tersangka Dugaan Pelanggaran Pemilu di Solo
-
7 Jam Diperiksa Polisi, Ketua PA 212: Saya Tak Kampanye di Tablig Akbar 212
-
Diduga Kampanye di Tablig Akbar, Ketua PA 212 Diperiksa Polisi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan