Suara.com - Vokalis Slank, Akhadi Wira Satriaji alias Kaka Slank memberikan surat laut ke Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan Jokowi - Maruf Amin. Kaka Slank merupakan aktivis Pandu Laut Nusantara.
Surat laut itu berisi tentang masukan kepada kedua capres - cawapres terkait isu laut dan lingkungan. Kaka Slank menuturkan salah satu hal yang disoroti yakni terkait isu sampah plastik. Pasalnya, Indonesia kekinian dinyatakan sebagai negara nomor dua di dunia penyumbang sampah plastik.
"Dari awal, Pandu Laut Nusantara sudah ada sejak tahun lalu, tapi karena ini isunya dekat Pilpres, jadi Pandu Laut Nusantara itu mikirnya 'what can we do'. Akhirnya, kita buat acara diskusi ini, kita panggil dua tim pemenangan ini kita ajak diskusi dan kita kasih masukan. Salah satunya tentang sampah plastik," tutur Kaka di D Lab, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (12/2/2019).
Terkait hal itu, vokalis grup band Slank tersebut berharap surat laut itu nantinya bisa menjadi masukan bagi capres dan cawapres terpilih dalam menyusun suatu kebijakan yang berkaitan dengan laut dan lingkungan. Kaka Slank mengatakan, sebagai negara maritim penting bagi pemimpin mendatang untuk menjadikan laut sebagai perhatian utama.
"Mudah-mudahan isu laut ini bisa diangkat atau dikemukakan dan bisa terbuka. Karena, suara laut ini menurut saya cukup vital dan cukup menjadi hal yang bisa memotivasi capres mendatang," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Roosdinal Salim mengaku akan menyerahkan 'surat laut' tersebut kepada Ketua TKN Erick Thohir. Roosdinal mengatakan masukan tersebut juga akan disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan saat debat nantinya.
"Saya pastikan ini akan saya sampaikan ke Ketua TKN Jokowi - Maruf Amin, Pak Erick Thohir untuk nanti disampaikan langsung ke pak presiden. Insyaallah tanggal 14 akan rapat untuk debat nanti akan saya sampaikan, karena masukan ini sangat penting," tutur Roosdinal.
Berikut isi 'surat laut' untuk calon presiden;
1. Memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung dukungan, termasuk penggunaan-penggunanan plastik dan pelarangan plastik sekali pakai;
2. Menjamin hak nelayan kecil untuk mencari ikan dan secara berkelanjutan;
3. Menghentikan segala bentuk kegiatan illegal di laut termasuk penangkapan ikan illegal dan prilaku merusak ekosistem laut Indonesia;
4. Memperhatikan kerentanan pulau-pulau kecil Indonesia dari dampak perubahan iklim;
5. Memastikan kementerian dan lembaganya yang mengurus laut di Indonesia dipimpin individu yang profesional tidak memiliki kepentigan politik;
6. Memprioritaskan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kemaritiman;
7. Memperhatikan kesetaraan hak-hak perempuan nelayan dalam memperoleh fasilitas perlindungan nelayan;
8. Membangun konektivitas yang dapat mendukung ekonomi kelautan;
9. Membuat peogram-program kelautan yang lebih terukur untuk memudahkan pengawasan masyarakat;
10. Perampingan birokrasi;
11. Penguatan pemahaman kemaritiman di masyarakat agar masyarakat dapat menjadi penyangga laut.
Baca Juga: Presiden Jokowi Klaim Tak Pernah Telat Suntik Dana untuk BPJS Kesehatan
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik