Suara.com - Vokalis Slank, Akhadi Wira Satriaji alias Kaka Slank memberikan surat laut ke Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan Jokowi - Maruf Amin. Kaka Slank merupakan aktivis Pandu Laut Nusantara.
Surat laut itu berisi tentang masukan kepada kedua capres - cawapres terkait isu laut dan lingkungan. Kaka Slank menuturkan salah satu hal yang disoroti yakni terkait isu sampah plastik. Pasalnya, Indonesia kekinian dinyatakan sebagai negara nomor dua di dunia penyumbang sampah plastik.
"Dari awal, Pandu Laut Nusantara sudah ada sejak tahun lalu, tapi karena ini isunya dekat Pilpres, jadi Pandu Laut Nusantara itu mikirnya 'what can we do'. Akhirnya, kita buat acara diskusi ini, kita panggil dua tim pemenangan ini kita ajak diskusi dan kita kasih masukan. Salah satunya tentang sampah plastik," tutur Kaka di D Lab, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (12/2/2019).
Terkait hal itu, vokalis grup band Slank tersebut berharap surat laut itu nantinya bisa menjadi masukan bagi capres dan cawapres terpilih dalam menyusun suatu kebijakan yang berkaitan dengan laut dan lingkungan. Kaka Slank mengatakan, sebagai negara maritim penting bagi pemimpin mendatang untuk menjadikan laut sebagai perhatian utama.
"Mudah-mudahan isu laut ini bisa diangkat atau dikemukakan dan bisa terbuka. Karena, suara laut ini menurut saya cukup vital dan cukup menjadi hal yang bisa memotivasi capres mendatang," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Roosdinal Salim mengaku akan menyerahkan 'surat laut' tersebut kepada Ketua TKN Erick Thohir. Roosdinal mengatakan masukan tersebut juga akan disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan saat debat nantinya.
"Saya pastikan ini akan saya sampaikan ke Ketua TKN Jokowi - Maruf Amin, Pak Erick Thohir untuk nanti disampaikan langsung ke pak presiden. Insyaallah tanggal 14 akan rapat untuk debat nanti akan saya sampaikan, karena masukan ini sangat penting," tutur Roosdinal.
Berikut isi 'surat laut' untuk calon presiden;
1. Memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung dukungan, termasuk penggunaan-penggunanan plastik dan pelarangan plastik sekali pakai;
2. Menjamin hak nelayan kecil untuk mencari ikan dan secara berkelanjutan;
3. Menghentikan segala bentuk kegiatan illegal di laut termasuk penangkapan ikan illegal dan prilaku merusak ekosistem laut Indonesia;
4. Memperhatikan kerentanan pulau-pulau kecil Indonesia dari dampak perubahan iklim;
5. Memastikan kementerian dan lembaganya yang mengurus laut di Indonesia dipimpin individu yang profesional tidak memiliki kepentigan politik;
6. Memprioritaskan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kemaritiman;
7. Memperhatikan kesetaraan hak-hak perempuan nelayan dalam memperoleh fasilitas perlindungan nelayan;
8. Membangun konektivitas yang dapat mendukung ekonomi kelautan;
9. Membuat peogram-program kelautan yang lebih terukur untuk memudahkan pengawasan masyarakat;
10. Perampingan birokrasi;
11. Penguatan pemahaman kemaritiman di masyarakat agar masyarakat dapat menjadi penyangga laut.
Baca Juga: Presiden Jokowi Klaim Tak Pernah Telat Suntik Dana untuk BPJS Kesehatan
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?