Suara.com - Vokalis Slank, Akhadi Wira Satriaji alias Kaka Slank memberikan surat laut ke Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan Jokowi - Maruf Amin. Kaka Slank merupakan aktivis Pandu Laut Nusantara.
Surat laut itu berisi tentang masukan kepada kedua capres - cawapres terkait isu laut dan lingkungan. Kaka Slank menuturkan salah satu hal yang disoroti yakni terkait isu sampah plastik. Pasalnya, Indonesia kekinian dinyatakan sebagai negara nomor dua di dunia penyumbang sampah plastik.
"Dari awal, Pandu Laut Nusantara sudah ada sejak tahun lalu, tapi karena ini isunya dekat Pilpres, jadi Pandu Laut Nusantara itu mikirnya 'what can we do'. Akhirnya, kita buat acara diskusi ini, kita panggil dua tim pemenangan ini kita ajak diskusi dan kita kasih masukan. Salah satunya tentang sampah plastik," tutur Kaka di D Lab, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (12/2/2019).
Terkait hal itu, vokalis grup band Slank tersebut berharap surat laut itu nantinya bisa menjadi masukan bagi capres dan cawapres terpilih dalam menyusun suatu kebijakan yang berkaitan dengan laut dan lingkungan. Kaka Slank mengatakan, sebagai negara maritim penting bagi pemimpin mendatang untuk menjadikan laut sebagai perhatian utama.
"Mudah-mudahan isu laut ini bisa diangkat atau dikemukakan dan bisa terbuka. Karena, suara laut ini menurut saya cukup vital dan cukup menjadi hal yang bisa memotivasi capres mendatang," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Roosdinal Salim mengaku akan menyerahkan 'surat laut' tersebut kepada Ketua TKN Erick Thohir. Roosdinal mengatakan masukan tersebut juga akan disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan saat debat nantinya.
"Saya pastikan ini akan saya sampaikan ke Ketua TKN Jokowi - Maruf Amin, Pak Erick Thohir untuk nanti disampaikan langsung ke pak presiden. Insyaallah tanggal 14 akan rapat untuk debat nanti akan saya sampaikan, karena masukan ini sangat penting," tutur Roosdinal.
Berikut isi 'surat laut' untuk calon presiden;
1. Memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung dukungan, termasuk penggunaan-penggunanan plastik dan pelarangan plastik sekali pakai;
2. Menjamin hak nelayan kecil untuk mencari ikan dan secara berkelanjutan;
3. Menghentikan segala bentuk kegiatan illegal di laut termasuk penangkapan ikan illegal dan prilaku merusak ekosistem laut Indonesia;
4. Memperhatikan kerentanan pulau-pulau kecil Indonesia dari dampak perubahan iklim;
5. Memastikan kementerian dan lembaganya yang mengurus laut di Indonesia dipimpin individu yang profesional tidak memiliki kepentigan politik;
6. Memprioritaskan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kemaritiman;
7. Memperhatikan kesetaraan hak-hak perempuan nelayan dalam memperoleh fasilitas perlindungan nelayan;
8. Membangun konektivitas yang dapat mendukung ekonomi kelautan;
9. Membuat peogram-program kelautan yang lebih terukur untuk memudahkan pengawasan masyarakat;
10. Perampingan birokrasi;
11. Penguatan pemahaman kemaritiman di masyarakat agar masyarakat dapat menjadi penyangga laut.
Baca Juga: Presiden Jokowi Klaim Tak Pernah Telat Suntik Dana untuk BPJS Kesehatan
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Daftar Tersangka Kasus Bea Cukai: Dari Pejabat Elite hingga Bos Korporasi
-
Respons Janji Prabowo, DPR Minta Hapus Klasterisasi Guru dan Jadikan Semua PNS!
-
Pleidoi Menohok Noel: Bela Buruh Diperas, Malah Dituduh Memeras
-
Riset: 80 Persen Warga Pesisir Alami Penurunan Pendapatan Akibat Krisis Iklim
-
Muncul di Mabes Polri, Waka BGN Sony Sanjaya Jawab Isu Panas Kena OTT
-
Menyesal Pernah Jadi Wamenaker, Noel Ebenezer: Pedih Sekali Saya Dapat Jabatan Ini
-
Penasihat Hukum Klaim Noel Ebenezer Ada di Waktu dan Tempat yang Salah dalam Kasus K3
-
Tragedi Ebola Kongo: Disangka Virus Hoaks Hingga Kehilangan Seluruh Keluarga
-
Dasco Pimpin Rakor Tingkat Tinggi, Kebut Pembangunan 39 Ribu Huntap untuk Korban Bencana Sumatera
-
Prabowo Dorong Energi dari Limbah Jagung dan Sawit, Pakar Ingatkan Keseimbangan Pangan