Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pemerintahan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi tergolong rezim otoriter. Fadli menganggap pemerintah saat ini seolah membatasi berbagai kritikan yang dilemparkan sejumlah pihak.
Di dalam era demokrasi, kata Fadli, terdapat sejumlah kemewahan yang bisa dinikmati oleh rakyatnya, yakni kebebasan berpendapat, bisa berkumpul, dan berserikat. Akan tetapi melihat rezim saat ini, ia menilai sejumlah kemewahan itu justru dipangkas.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan pada kasus yang menimpa terdakwa ujaran kebencian Ahmad Dhani. Fadli menganggap kasus yang menjerat caleg Partai Gerindra itu salah satu bentuk kriminalisasi yang dilakukan pemerintah.
"Saya kira kasus Ahmad Dhani adalah contoh nyata. Sistem keadilan kita tidak bekerja dengan baik," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Jelang Pilpres, Jokowi Blunder dan Panik?' di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).
Fadli menyoroti soal Ahmad Dhani yang diseret ke jalur hukum lantaran menyebut kata 'idiot' dalam video blog atau vlog-nya yang tersebar luas di media sosial. Fadli sempat membela Dhani lantaran kata 'idiot' tersebut tidak ditujukan kepada salah satu pihak dan ucapan tersebut dikeluarkan Dhani karena merasa sedang dipersekusi.
Saat itu Dhani menyebut kelompok penolak deklarasi 219 Ganti Presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 dengan kata-kata 'idiot'. Saat itu Dhani tidak bisa keluar dari Hotel Majapahit, Surabaya.
"Dia sedang membela diri ketika dipersekusi. Hanya karena kata itu dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu, dia jadi tersangka," ujarnya.
"Ini rezim apa kalau bukan rezim otoriter?, berusaha membungkam kritik," Fadli Zon menembahkan.
Baca Juga: Mabes Polri Bantu Polisi Malaysia Usut Kasus Mutilasi Dua WNI
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT
-
Dipicu Masalah Asmara! Caddy Golf di Tangerang Dianiaya: Kepala Sobek, Kening dan Bibir Lebam-lebam
-
Lima Hari Baru Bersih, 55,7 Ton Sampah Diangkut dari Kali Gendong Muara Baru