Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pemerintahan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi tergolong rezim otoriter. Fadli menganggap pemerintah saat ini seolah membatasi berbagai kritikan yang dilemparkan sejumlah pihak.
Di dalam era demokrasi, kata Fadli, terdapat sejumlah kemewahan yang bisa dinikmati oleh rakyatnya, yakni kebebasan berpendapat, bisa berkumpul, dan berserikat. Akan tetapi melihat rezim saat ini, ia menilai sejumlah kemewahan itu justru dipangkas.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan pada kasus yang menimpa terdakwa ujaran kebencian Ahmad Dhani. Fadli menganggap kasus yang menjerat caleg Partai Gerindra itu salah satu bentuk kriminalisasi yang dilakukan pemerintah.
"Saya kira kasus Ahmad Dhani adalah contoh nyata. Sistem keadilan kita tidak bekerja dengan baik," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Jelang Pilpres, Jokowi Blunder dan Panik?' di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).
Fadli menyoroti soal Ahmad Dhani yang diseret ke jalur hukum lantaran menyebut kata 'idiot' dalam video blog atau vlog-nya yang tersebar luas di media sosial. Fadli sempat membela Dhani lantaran kata 'idiot' tersebut tidak ditujukan kepada salah satu pihak dan ucapan tersebut dikeluarkan Dhani karena merasa sedang dipersekusi.
Saat itu Dhani menyebut kelompok penolak deklarasi 219 Ganti Presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 dengan kata-kata 'idiot'. Saat itu Dhani tidak bisa keluar dari Hotel Majapahit, Surabaya.
"Dia sedang membela diri ketika dipersekusi. Hanya karena kata itu dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu, dia jadi tersangka," ujarnya.
"Ini rezim apa kalau bukan rezim otoriter?, berusaha membungkam kritik," Fadli Zon menembahkan.
Baca Juga: Mabes Polri Bantu Polisi Malaysia Usut Kasus Mutilasi Dua WNI
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'