Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) hanya sebagai ajang 'unjuk gigi' kepada masyarakat. Dengan OTT yang melibatkan pejabat publik, Hamdan menyebut masyarakat selalu memberikan dukungan kepada KPK.
Menurt Hamdan, KPK berkerja berdasarkan tepuk tangan masyarakat.
"Ketika melakukan OTT semua media diundang dan yang melakukan OTT itu ditepuk tangan oleh masyarakat. Jadi bagi saya ini bahaya bagi keadilan. Bukan menegakkan keadilan, malah berharap ditepukin tangani gitu lho," kata Hamdan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).
Meski demikian Hamdan memahami jika niatan KPK mempublikasi seluruh hasil OTT agar masyarakat jera dan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Namun yang terjadi saat ini kata dia, pelaku korupsi tak kunjung berkurang dari tahun ke tahun.
"Tapi pertanyaannya ada nggak orang berhenti melakukan korupsi? Ini sudah dari 2004, sekarang ini sudah 2019. Sudah 15 tahun enggak ada perubahan juga. Kapan ini berhenti menangkap orang dalam OTT? Artinya efek itu nggak ada pengaruhnya," jelasnya.
Sebagai orang yang ikut terlibat dalam pembuatan Undang Undang KPK, Hamdan mengimbau pemberantasan korupsi tidak semuanya harus dilakukan dengan OTT.
KPK kata dia, harus mengedepankan pencegahan sejak dini, melalui sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat.
"Kita memberantas korupsi tidak haris dengan cara itu (OTT), tapi memperkuat pencegahan, transparansi publik dalam mengambil keputusan dan sosialisasi secara terus menerus. Dari awal-awal diwarning 'hei anda salah' seperti itu," tegasnya.
Berita Terkait
-
Masih Berstatus Saksi, KPK Cekal Pejabat KemenPUPR ke Luar Negeri
-
Fahri Hamzah Sebut Irman Gusman Korban Konspirasi KPK
-
Suap Proyek SPAM, KPK Periksa Petinggi Swasta dan Pejabat Pemprov Kalbar
-
Kasus Suap DAK Kabupaten Kebumen, KPK Periksa 3 Anggota DPR RI
-
KPK Ungkap Rapat dengan Pemprov Papua Sehari Sebelum Penganiayaan Penyidik
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender