Suara.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengajukan ide untuk mengubah nama negaranya menjadi Maharlika. Duterte mengusulkan perubahan nama ini untuk menyingkirkan jejak kolonialisme dari negara itu. Kata Maharlika sendiri berarti kelas bangsawan.
Senator Eddie Ilarde adalah yang pertama mengusulkan perubahan nama ini pada 1978. Alasannya, negara perlu menghormati warisan kuno negara itu sebelum dijajah oleh Barat.
Nama Filipina ini pertama kali diberikan oleh penjelajah Spanyol untuk menyebut Kepulauan Las Islas Filipinas (Kepulauan Filipina). Nama itu digunakan untuk menghormati Raja Philip II dari Spanyol. Spanyol memerintah Filipina selama tiga abad, disusul AS selama 48 tahun.
Ide ini lantas dipopulerkan oleh Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina yang dikenal sebagai seorang ditaktor. Ia sengaja menerapkan kondisi darurat militer untuk melanggengkan kekuasaannya hingga 20 tahun.
Di era rezim Marcos, ia mempopulerkan kata Maharlika dan menjadikannya nama stasiun televisi negara, jalan tol utara-selatan, dan aula kepresidenan.
"Marcos benar. Ia ingin mengganti menjadi Maharlika, kata-kata Melayu dan berarti condong pada konsep ketengangan dan damai," jelas Duterte seperti dilansir Nikkei Asian Review, Senin (11/2/2019).
Marcos mempromosikan istilah yang menurutnya merujuk pada kaum bangsawan. Tapi, para sejarawan mengatakan Maharlika adalah kelas prajurit yang melayani kaum berkuasa selama masa pra-Hispanik. Nama ini juga merujuk pada unit pasukan khusus fiktif di masa Perang Dunia II.
Laporan New York Times pada 1986 menyebut Marcos kerap menggunakan kata Maharlika untuk menghormati pengalaman militernya. Namun, menurut penyelidikan militer pencapaian militer mantan presiden itu palsu.
Senat Presiden Tito Sotto menyebut jika ide Duterte dilaksanakan, maka negara perlu menulis ulang konstitusi dan membutuhkan banyak perubahan. Sebelumnya, Duterte juga mendorong perubahan piagam negara dan beralih ke bentuk pemerintahan federal.
Baca Juga: Para Ilmuwan Dibuat Bingung dengan Ledakan Cahaya Misterius
"Suatu hari mari kita ubah," tutur Duterte dalam pidato ketika membagikan sertifikat tanah di Mindanau, wilayah yang mayoritas merupakan penduduk Muslim, seperti dikutip Bloomberg.
Menurut Wensley Reyes, profesor sejarah di Universitas Normal Filipina Philippine menyebut ide ini menunjukkan kekaguman Duterte pada Marcos. Hal ini juga menunjukkan keengganannya terhadap intervensi Barat.
"Pendapat Presiden Duterte menunjukkan pendirian anti-kolonialnya dan ia menyatakan menentang gagasan dan intervensi Barat," terangnya.
Duterte telah berulang kali menyerang AS dan Eropa yang mengkritik catatan HAMnya dan perang terhadap narkotika yang disertai pembunuhan.
Berita Terkait
-
Kerap Kritik Presiden Duterte, Pemred Rappler Ditangkap di Ruang Redaksi
-
Pasutri WNI Bom Gereja Filiipina, Ini 5 Aksi Teror Bom Lain yang Mencekam
-
Bantu WNI Ledakkan Gereja Filipina, Otak Teror Bom Gereja Serahkan Diri
-
Kemenlu RI Selidiki Dugaan 2 WNI Jadi Pelaku Teror Bom Gereja Filipina
-
Bom Bunuh Diri di Gereja Filipina Dilakukan Suami Istri Asal Indonesia
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau