Suara.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengajukan ide untuk mengubah nama negaranya menjadi Maharlika. Duterte mengusulkan perubahan nama ini untuk menyingkirkan jejak kolonialisme dari negara itu. Kata Maharlika sendiri berarti kelas bangsawan.
Senator Eddie Ilarde adalah yang pertama mengusulkan perubahan nama ini pada 1978. Alasannya, negara perlu menghormati warisan kuno negara itu sebelum dijajah oleh Barat.
Nama Filipina ini pertama kali diberikan oleh penjelajah Spanyol untuk menyebut Kepulauan Las Islas Filipinas (Kepulauan Filipina). Nama itu digunakan untuk menghormati Raja Philip II dari Spanyol. Spanyol memerintah Filipina selama tiga abad, disusul AS selama 48 tahun.
Ide ini lantas dipopulerkan oleh Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina yang dikenal sebagai seorang ditaktor. Ia sengaja menerapkan kondisi darurat militer untuk melanggengkan kekuasaannya hingga 20 tahun.
Di era rezim Marcos, ia mempopulerkan kata Maharlika dan menjadikannya nama stasiun televisi negara, jalan tol utara-selatan, dan aula kepresidenan.
"Marcos benar. Ia ingin mengganti menjadi Maharlika, kata-kata Melayu dan berarti condong pada konsep ketengangan dan damai," jelas Duterte seperti dilansir Nikkei Asian Review, Senin (11/2/2019).
Marcos mempromosikan istilah yang menurutnya merujuk pada kaum bangsawan. Tapi, para sejarawan mengatakan Maharlika adalah kelas prajurit yang melayani kaum berkuasa selama masa pra-Hispanik. Nama ini juga merujuk pada unit pasukan khusus fiktif di masa Perang Dunia II.
Laporan New York Times pada 1986 menyebut Marcos kerap menggunakan kata Maharlika untuk menghormati pengalaman militernya. Namun, menurut penyelidikan militer pencapaian militer mantan presiden itu palsu.
Senat Presiden Tito Sotto menyebut jika ide Duterte dilaksanakan, maka negara perlu menulis ulang konstitusi dan membutuhkan banyak perubahan. Sebelumnya, Duterte juga mendorong perubahan piagam negara dan beralih ke bentuk pemerintahan federal.
Baca Juga: Para Ilmuwan Dibuat Bingung dengan Ledakan Cahaya Misterius
"Suatu hari mari kita ubah," tutur Duterte dalam pidato ketika membagikan sertifikat tanah di Mindanau, wilayah yang mayoritas merupakan penduduk Muslim, seperti dikutip Bloomberg.
Menurut Wensley Reyes, profesor sejarah di Universitas Normal Filipina Philippine menyebut ide ini menunjukkan kekaguman Duterte pada Marcos. Hal ini juga menunjukkan keengganannya terhadap intervensi Barat.
"Pendapat Presiden Duterte menunjukkan pendirian anti-kolonialnya dan ia menyatakan menentang gagasan dan intervensi Barat," terangnya.
Duterte telah berulang kali menyerang AS dan Eropa yang mengkritik catatan HAMnya dan perang terhadap narkotika yang disertai pembunuhan.
Berita Terkait
-
Kerap Kritik Presiden Duterte, Pemred Rappler Ditangkap di Ruang Redaksi
-
Pasutri WNI Bom Gereja Filiipina, Ini 5 Aksi Teror Bom Lain yang Mencekam
-
Bantu WNI Ledakkan Gereja Filipina, Otak Teror Bom Gereja Serahkan Diri
-
Kemenlu RI Selidiki Dugaan 2 WNI Jadi Pelaku Teror Bom Gereja Filipina
-
Bom Bunuh Diri di Gereja Filipina Dilakukan Suami Istri Asal Indonesia
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
Terkini
-
Penjualan Terompet Tahun Baru di Asemka Sepi, Pedagang Keluhkan Larangan Kembang Api
-
Prediksi Cuaca Malam Tahun Baru untuk Semua Wilayah di Indonesia
-
Dua Kunci Syahganda Nainggolan Agar Rakyat Kaya dalam 5 Tahun: Upah dan Redistribusi Tanah
-
Diteror Bom Molotov usai Kritik Pemerintah, Ini 7 Fakta Serangan di Rumah DJ Donny
-
Kenapa Penerima Bansos di Kantor Pos Harus Foto Diri dengan KTP dan KK? Ini Penjelasan Dirut PT Pos
-
Figur Publik Kritis Diteror, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Soliditas: Warga Jaga Warga!
-
Malam Tahun Baru, KAI Commuter Tambah 26 Perjalanan KRL Jabodetabek hingga Dini Hari
-
TNI Harus Swadaya Tangani Bencana, Ketua Banggar DPR Desak BNPB Lebih Gesit Koordinasi Anggaran
-
Kortas Tipikor Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PJUTS ESDM, Negara Rugi Rp19,5 Miliar!
-
BLTS Rp 900 Ribu di Aceh Tamiang Disalurkan Manual, Kantor Pos Masih Rusak Pascabencana