Suara.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengajukan ide untuk mengubah nama negaranya menjadi Maharlika. Duterte mengusulkan perubahan nama ini untuk menyingkirkan jejak kolonialisme dari negara itu. Kata Maharlika sendiri berarti kelas bangsawan.
Senator Eddie Ilarde adalah yang pertama mengusulkan perubahan nama ini pada 1978. Alasannya, negara perlu menghormati warisan kuno negara itu sebelum dijajah oleh Barat.
Nama Filipina ini pertama kali diberikan oleh penjelajah Spanyol untuk menyebut Kepulauan Las Islas Filipinas (Kepulauan Filipina). Nama itu digunakan untuk menghormati Raja Philip II dari Spanyol. Spanyol memerintah Filipina selama tiga abad, disusul AS selama 48 tahun.
Ide ini lantas dipopulerkan oleh Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina yang dikenal sebagai seorang ditaktor. Ia sengaja menerapkan kondisi darurat militer untuk melanggengkan kekuasaannya hingga 20 tahun.
Di era rezim Marcos, ia mempopulerkan kata Maharlika dan menjadikannya nama stasiun televisi negara, jalan tol utara-selatan, dan aula kepresidenan.
"Marcos benar. Ia ingin mengganti menjadi Maharlika, kata-kata Melayu dan berarti condong pada konsep ketengangan dan damai," jelas Duterte seperti dilansir Nikkei Asian Review, Senin (11/2/2019).
Marcos mempromosikan istilah yang menurutnya merujuk pada kaum bangsawan. Tapi, para sejarawan mengatakan Maharlika adalah kelas prajurit yang melayani kaum berkuasa selama masa pra-Hispanik. Nama ini juga merujuk pada unit pasukan khusus fiktif di masa Perang Dunia II.
Laporan New York Times pada 1986 menyebut Marcos kerap menggunakan kata Maharlika untuk menghormati pengalaman militernya. Namun, menurut penyelidikan militer pencapaian militer mantan presiden itu palsu.
Senat Presiden Tito Sotto menyebut jika ide Duterte dilaksanakan, maka negara perlu menulis ulang konstitusi dan membutuhkan banyak perubahan. Sebelumnya, Duterte juga mendorong perubahan piagam negara dan beralih ke bentuk pemerintahan federal.
Baca Juga: Para Ilmuwan Dibuat Bingung dengan Ledakan Cahaya Misterius
"Suatu hari mari kita ubah," tutur Duterte dalam pidato ketika membagikan sertifikat tanah di Mindanau, wilayah yang mayoritas merupakan penduduk Muslim, seperti dikutip Bloomberg.
Menurut Wensley Reyes, profesor sejarah di Universitas Normal Filipina Philippine menyebut ide ini menunjukkan kekaguman Duterte pada Marcos. Hal ini juga menunjukkan keengganannya terhadap intervensi Barat.
"Pendapat Presiden Duterte menunjukkan pendirian anti-kolonialnya dan ia menyatakan menentang gagasan dan intervensi Barat," terangnya.
Duterte telah berulang kali menyerang AS dan Eropa yang mengkritik catatan HAMnya dan perang terhadap narkotika yang disertai pembunuhan.
Berita Terkait
-
Kerap Kritik Presiden Duterte, Pemred Rappler Ditangkap di Ruang Redaksi
-
Pasutri WNI Bom Gereja Filiipina, Ini 5 Aksi Teror Bom Lain yang Mencekam
-
Bantu WNI Ledakkan Gereja Filipina, Otak Teror Bom Gereja Serahkan Diri
-
Kemenlu RI Selidiki Dugaan 2 WNI Jadi Pelaku Teror Bom Gereja Filipina
-
Bom Bunuh Diri di Gereja Filipina Dilakukan Suami Istri Asal Indonesia
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar