Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (18/2/2019) malam. Kedatangannya disebut untuk mengklarifikasi laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Kominfo Next, yang dituduhkan kepadanya.
"Tadi koordinasi beberapa hal yang berkaitan dengan tindaklanjut MoU yang ditandatangani bertiga sama KPU dan Bawaslu waktu itu. Sekaligus juga diminta klarifikasi mengenai kejadian soal 'yang bayar gaji ibu siapa' itu aja," ujar Rudiantara seperti dilansir dari Antara.
Dalam proses klarifikasi, dia mengaku mendapat sekitar 30 pertanyaan oleh Bawaslu RI. Rudiantara menyatakan hanya menjawab apa adanya sesuai kejadian.
"Tadi ditanya (dalam acara Kominfo Next) ada atribut atau tidak, ada partai atau tidak, ada identitas capres atau tidak, ya nggak ada semuanya, memang bukan acara untuk kampanye," ujar Rudiantara.
Terkait pernyataannya dalam acara Kominfo Next yang dituding menguntungkan salah satu capres, Rudiantara mengatakan, Bawaslu nanti akan menentukan apakah dirinya melanggar atau tidak.
Yang jelas, kata dia, dalam bukti rekaman yang diputar, dalam acara itu dirinya sampai sembilan kali menekankan acara itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres.
Secara terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan membenarkan pihaknya memanggil Rudiantara untuk mengklarifikasi tudingan pelanggaran pemilu.
Menurutnya klarifikasi itu adalah prosedur biasa dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu.
"Iya kita klarifikasi. Prosedurnya seperti itu," jelas Abhan.
Baca Juga: Buka Layanan Pijat Plus-plus, 3 Bos Spa Diseret ke Pengadilan
Sebelumnya seseorang bernama Nurhayati dari kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menkominfo Rudiantara atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Rudiantara dalam acara Kominfo Next.
Ia mengatakan, Rudiantara dalam acara itu membuat pernyataan yang menggiring untuk tidak memilih pasangan Capres - Cawapres 02.
Dalam acara Kominfo Next yang diselenggarakan di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1), Menkominfo awalnya menanyakan soal desain banner sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di Kementerian Kominfo.
Rudiantara mempersilakan peserta dalam Kominfo Next memilih apakah lebih setuju dengan desain nomor satu atau nomor dua. Dia menekankan bahwa pilihan nomor satu dan dua ini tidak terkait Pilpres.
"Ini susah-susah gampang. Tidak ada kaitannya dengan pencoblosan pilpres nanti. Jangan dikait-kaitkan dengan pencoblosan pilpres. Kalau dikait-kaitkan dengan pencoblosan pilpres, saya akan ambil hak otoritas saya untuk menetapkan. Tidak ada kaitannya dengan pilpres," ujar Rudiantara saat itu.
Kemudian, ia mempersilakan perwakilan pemilih desain nomor satu dan dua yang terdiri dari dua orang ibu-ibu, untuk naik ke atas panggung untuk menjelaskan alasan memilih desain tersebut.
Berita Terkait
-
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, Dinilai Memfitnah Prabowo soal Lahan
-
Sore Ini, Bawaslu DKI Rapat dengan Polda Metro Jaya Bahas Kampanye
-
Menkominfo: Fikih Informasi Muhammadiyah Bantu Berantas Hoaks
-
Prabowo Izin ke Bawaslu Jumatan di Masjid Kauman sebagai Agenda Pribadi
-
Bawaslu Tetap Awasi Prabowo saat Salat Jumat di Masjid Kauman
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting