Suara.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan selama era Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ada 782 mafia pangan yang diproses hukum karena mengganggu stabilitas harga pangan.
"Kami sering diancam dan siang malam diganggu mafia pangan. Akan tetapi, tidak menggentarkan kami," katanya saat pidato di depan 10.000 petani Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (21/2/2019).
Bahkan, sebanyak 409 mafia tersebut diantarkan ke penjara oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi mafia untuk mempermainkan rakyat, khususnya petani Indnesia.
Selain itu, banyak yang bilang kepadanya tindakan tegas dengan memproses hukum mafia pangan tersebut harus berhati-hati.
Akan tetapi, dia tidak surut untuk membantu petani dari cengkeraman mafia sebab dirinya sudah berjanji untuk mewakafkan diri bagi petani dan rakyat Indonesia.
"Tidak ada sedikit pun rasa takut untuk terus memberantas mafia-mafia pangan," ujarnya seperti dilansir Antara.
Keberadaan mafia itu, katanya lagi, harus diberantas karena tidak hanya mengganggu petani saja, tetapi hingga konsumen. Mereka mengambil keuntungan dengan cara memainkan harga. Harga di tingkat petani murah tetapi di pasaran mahal.
Dengan cara seperti, hingga saat ini harga terus stabil karena menjadi Mentan tersebut memang berat harga di tingkat petani harus stabil, tetapi harga di pasaran tetap tidak memberatkan.
Baca Juga: 17 Orang Tewas Diserang Sekelompok Penggembala Bersenjata di Nigeria
"Memang sekarang banyak yang sengaja membuat gaduh dan melakukan politisasi terhadap pangan, salah satunya adalah jagung, padahal kami sudah menurunkan jumlah impor jagung," katanya.
Di sisi lain, Amran pun menjelaskan terkait dengan gaduhnya soal impor jagung.
Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia impor jagung dari Argentina dan Amerika Serikat sebanyak 3.000.000 ton. Akan tetapi, sekarang hanya 180.000 ton, bahkan saat ini Indonesia sudah ekspor jagung 380.000 ton.
"Dengan demikian, jagung sudah surplus," Amran.
Berita Terkait
-
Mentan Saksikan Panen Jagung Melimpah di Tuban
-
Dahnil Anzar Ceritakan Hal yang Membuat Dirinya Mau Jadi Jubir Prabowo
-
Neraca Perdagangan Pertanian Indonesia 2018 Surplus US$10 Miliar
-
Pacu Produksi Jagung Nasional, Kementan Siapkan 4 Solusi Permanen
-
Panen Raya Jagung di Lamongan, Mentan Harapkan Petani Bisa Suplai Pasar
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang