Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alynudin sepakat dengan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menilai pasangan Prabowo-Sandiaga saat ini sedang bertarung melawan petinggi negara di Pilpres 2019.
Hal itu dipicu oleh penegakan hukum yang dinilai tajam kepada pihak yang bersebarangan dengan pemerintah. Namun tumpul ke pihak petahana yakni pasangan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin.
Andi Arief sempat menyebut banyak petinggi negara kini bukannya disibukkan untuk mementingkan keperluan rakyat, namun justru berlomba-lomba memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Suhud menilai Andi menyampaikan apa yang tengah dirasakan masyarakat.
"Hilangnya sikap netralitas aparat pemerintah. Aparat secara terbuka dan berpihak pada kubu petahana," kata Suhud kepada Suara.com, Selasa (26/2/2019).
"Dirasakan saat ini aparat cenderung sangat keras dan tegas pada pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Sementara pada pihak yang pro pemerintah terkesan ada pembiaran," sambungnya.
Karena itu Suhud sepakat dengan apa yang disampaikan Andi Arief karena hal tersebut justru membuat masyarakat khawatir Pemilu 2019 malah akan berjalan secara tidak adil.
"Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena mengancam pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur dan adil," pungkasnya.
Untuk diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menilai kini negara sudah tidak lagi memihak rakyat. Sebab, kini para petinggi negara sedang berjuang mati-matian untuk melawan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga.
Melalui akun Twitter miliknya @andiarief__, Andi menyebut perangkat negara saat ini sudah tidak bisa diandalkan lagi lantaran tidak netral, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri sekalipun sudah tak dapat diharapkan lagi.
Baca Juga: Jokowi - Maruf Amin Tunjuk Aktivis Kampus Jadi Juru Bicara Khusus Milenial
Berita Terkait
-
Tinjau Lokasi Pengungsi Gempa Palu, Fadli Zon: Kondisinya Memprihatinkan
-
Jokowi Janjikan Lagi 3 Kartu Sakti, Fadli Zon: Itu Jurus Mabuk
-
Jokowi: Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Lahan Hutan Sangat Penting
-
Peneliti LIPI: Jokowi Seharusnya Minta Maaf Salah Sebut Data saat Debat
-
3 Emak-emak Kampanye Hitam Jadi Tersangka, Fadli Zon Kecewa Berat
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?