Suara.com - Massa FUI dan Masyarakat Jaga Indonesia berkumpul di masjid-masjid sekitar Menteng, Jakarta Pusat untuk salat Jumat. Setelah itu massa FUI akan mendemo KPU di Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakartag Pusat, Jumat (1/3/2019).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya melarang pendemo KPU berkumpul di Bundaran HI Jakarta Pusat sebagai titik kumpul. Itu merujuk lewat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dua elemen tersebut yakni Forum Umat Islam (FUI) dan dari elemen yang menamakan dirinya Masyarakat Jaga Indonesia.Untuk itu, polisi melakukan penyekatan pada keduanya agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
Harry menyebut, pihaknya belum dapat memprediksi berapa jumlah pasti massa yang akan hadir. Meski demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU terkait aksi tersebut.
"Tapi kita sudah mempersiapkan beberapa massa pun yang akan hadir ke sini akan kita terima dan kita sudah koordinasi juga dengan KPU bahwa dari beberapa kelompok elemen masyarakat itu sudah kita fasilitasi akan diterima audiensi oleh pejabat yang ada di KPU," di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Pada rencana awal, massa hendak menjadikan kawasan Bundaran Hotel Indonesia jadi titik kumpul, namun polisi tak memberi izin merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta melarang hal tersebut. Hasilnya, masjid-masjid yang ada di kawasan Menteng lah yang jadi titik kumpul mereka, salah satunya Masjid Cut Meutia.
"Mereka berkumpul dan setelah itu nanti akan kita kawal massanya baik yang ada di Masjid Cut Meutia, Masjid Sunda Kelapa dan masjid lain dikawal personel kita baik yang tertutup maupun terbuka untuk diarahkan nanti di depan gedung KPU," tambah Harry.
Lebih jauh, Harry menghimbau kepada massa untuk menyampaikan pendapat dengan tertib dan tak menggangu aktivitas masyarakat lain. Sesuai Undang-Undang Penyampaian Pendapat, aksi akan disetop bila lewat dari pukul 18.00 WIB.
"Jumlah total keseluruhan personel kita 4039 itu dari unsur TNI, Polri dan Pemerintah Kota, serta juga dari KPU," pungkasnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Larang FUI Kumpul di Bundaran HI untuk Mendemo KPU
Sebelumnya, Massa FUI akan menggelar aksi dalam bentuk apel siaga di depan kantor KPU RI, Jumat (1/3/2019). Massa yang diklaim akan mencapai 20 ribu peserta itu menuntut KPU RI bersikap netral pada Pemilu 2019.
Tag
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Larang FUI Kumpul di Bundaran HI untuk Mendemo KPU
-
Kawal Aksi Apel Siaga Umat, 4.300 Anggota Polisi dan TNI Dikerahkan
-
Hampir Rampung, MRT Jakarta Ditarget Beroperasi Komersial 24 Maret 2019
-
Dijaga Ribuan TNI dan Polisi, Demo FUI di KPU Dilarang Bawa Atribut Parpol
-
Wapres JK : Yang Ribut Pilpres Bukan di Lapangan Tapi di Medsos
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!