Suara.com - Beredarnya surat yang menyatakan penolakan kedatangan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno ke Pondok Buntet Cirebon, Jawa Barat, ditanggapi Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengaku heran dengan adanya surat penolakan tersebut, karena Sandiaga sama sekali tidak memiliki rencana untuk mengunjungi pondok pesantren tersebut.
"Saya sudah dengar penjelasan dan mendapat pesan itu dan pak Sandiaga sudah jawab memang tidak ada rencana untuk ke ponpes di Cirebon itu, jadi bagaimana mau ditolak padahal tidak ada rencana gitu," kata Fadli di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo - Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).
Dalam surat pernyataan penolakan itu disebutkan alasannya penolakan kedatangan Sandiaga, karena mayoritas masyarakat Pondok Buntet sudah menyatakan dukungannya untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi - Maruf Amin.
Menanggapi hal tersebut, Fadli mengaku memahami latar belakang surat penolakan tersebut. Namun, ia meyakini suara masyarakat saat ini lebih banyak untuk memilih Prabowo - Sandiaga pada Pilpres 2019.
"Jadi ada yang memilih 01, ada yang memilih 02, dan itu hak setiap masyarakat. Kami yakin yang memilih 02 akan jauh lebih besar," katanya.
Sebelumnya, Surat penolakan kedatangan cawapres nomor urut 02 dibuat pada tanggal 28 Februari 2019 dan ditandatangani pimpinan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Cirebon, KH Adib Rofiuddin.
Dalam surat tersebut, tertulis empat poin yang disampaikan sebagai respon kedatangan Sandiaga ke Pondok Buntet Pesantren.
1. Menolak kedatangan Sandiaga Uno ke Pondok Buntet Pesantren, karena berpotensi memicu kerawan sosial.
Baca Juga: Bantah Soal Uang Rp 11 Ribu T, BPN: Jokowi dan Timses Malas Baca atau Lupa?
2. Kami segenap keluarga besar Pondok Buntet Pesantren telah sepakat untuk mendukung pasangan Capres - Cawapres nomor urut 01 Ir H Joko Widodo - Prof KH Maruf Amin.
3. Menghimbau kepada seluruh warga Pondok Buntet Pesantren agar turut serta menjaga marwah dan martabat Pondok Buntet Pesantren sebagai pesantren yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama.
4. Meminta kepada pihak Polres Kabupaten Cirebon untuk tidak memberikan izin kepada Sandiaga Uno dan Tim Suksesnya untuk memasuki wilayah Pondok Buntet Pesantren sebagai antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Berita Terkait
-
PPP Sebut Pendukung Prabowo - Sandiaga di NTB Terus Berkurang
-
Keluarga Sandiaga Dukung Jokowi - Ma'ruf, TKN: Pilihan Tepat
-
Jadi Pendukung Jokowi, Kunjungan Sandiaga Ditolak Ponpes di Cirebon
-
Ma'ruf Amin Tuding Sandiaga Contek Idenya soal Wisata Halal di Bali
-
Jatuh Sakit, Sandiaga Mau Ajak Zulhas Lari Pagi Rutin
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan