BPN Kritik Program Pendidikan Vokasi yang Dibanggakan Pemerintah Jokowi

Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ledia Hanifa melayangkan kritik untuk program pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, program itu tidak efektif memangkas jumlah pengangguran di Indonesia.

Ledia mengungkapkan bahwa rencana diadakannya program pendidikan vokasi tak lain ialah untuk memperkecil angka pengangguran di Indonesia. Namun justru yang terjadi ialah lulusan pendidikan vokasi malah menjadi penyumbang terbesar untuk angka pengangguran.

"Kita melihat bahwa yang katanya dahsyat itu, sebetulnya berapa persen yang terserap langsung di pekerjaan? Pada kenyataannya 11 persen dari pengangguran itu adalah lulusan SMK," kata Ledia di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).

Ledia kemudian memaparkan bahwa tingginya angka pengangguran lulusan SMK menjadi indikator kalau tidak adanya kesinambungan antara sekolah dengan dunia kerja. Salah satu penyebab yang dirumuskan Ledia yakni gagalnya pemerintah menghadirkan guru-guru yang memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Secara pendidikan memang kita masih sangat rendah, dan sejumlah persoalan di SMK karena tidak tersedianya cukup guru-guru produktif yang memberikan arahan dan pendidikan agar dia langsung diterima di dunia kerja," ujarnya.

Karena itu, Ledia menilai kalau kualitas pendidikan di Indonesia justru menjadi ancaman di masa mendatang. Pasalnya, yang nantinya akan mendapatkan bonus demografi, menurutnya justru Indonesia tidak siap dalam menghadapi itu dari sisi memberikan pendidikan.

"Angkatan kerja kita hanya akan menjadi pegawai-pegawai non-formal. Dan kalau kita bicara tentang bonus demografi, kita malah justru dikhawatirkan mendapatkan bencana demografi karena kualitas pendidikan yang masih sangat minim," pungkasnya