Suara.com - Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melakukan pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dengan membuat hujan buatan. Hal ini merupakan upaya pengendalian karhutla di Provinsi Riau, setelah kebakaran yang terjadi di Kepulauan Meranti dan Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, serta di Dumai beberapa waktu yang lalu.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan, salah satu penyebab karhutla adalah cuaca, terutama faktor panas. Walau demikian, pemerintah tetap berupaya meminimalisir bencana.
"KLHK bersama TNI, Polri, masyarakat, dan pihak swasta telah berupaya melakukan pemadaman di lapangan, namun cuaca yang cukup panas menjadi salah satu pemicu karhutla," tuturnya, saat menghadiri peluncuran kerja sama dua lembaga ini di Lanud Roesmin Noerjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (4/3/2019).
Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan, karhutla di Indonesia diprediksi akan terjadi akibat sebab lainnya. Indonesia akan mengalami El Nino lemah, yang dimulai pada Juni 2019.
"El Nino yang terjadi memang tergolong lemah, namun kejadian ini berlangsung cukup lama, yaitu sampai September 2019," ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan TMC akan dimulai pada Maret-bulan Mei. Momen ini merupakan waktu yang tepat untuk pembasahan lahan gambut dan banyak jumlah awan yang bisa disemai.
Selain Kepala BPPT, turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala BNPB, Gubernur Riau, Asisten Operasi Mabes Polri, Asisten Operasi Mabes TNI, Rektor Universitas Riau, dan Deputi I BRG.
Adapun perbandingan total Jumlah hotspot pada 2018 dan 2019, yaitu 1 Januari-4 Maret, berdasarkan satelit NOAA terdapat 160 titik. Pada periode yang sama 2018, jumlah hotspot sebanyak 276 titik, yang berarti terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 110 titik atau 42,02 persen.
Baca Juga: KLHK Ramaikan Java Jazz 2019 dan Kampanye Pengurangan Sampah Plastik
Tag
Berita Terkait
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Ekoregion Pembangunan Wilayah di Papua sebagai Solusi Pembangunan Berkelanjutan
-
Ada Permen LHK 10/2024, Aktivis Lingkungan Diminta Lebih Kritis Terhadap Kerusakan Alam
-
Belajar Pelestarian Lingkungan di Festival LIKE 2
-
Terapkan Ekonomi Sirkuler, Pengelolaan Limbah FABA PLN Diapresiasi KLHK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum