Suara.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto kerap tak memiliki data yang valid saat memberikan pernyataan di hadapan publik. Hal itu disampaikan Ace menanggapi soal tudingan Prabowo kepada Capres petahana Joko Widodo mengenai kebocoran uang negara sebesar Rp 11 ribu triliun di luar negeri.
Menurutnya, Prabowo tak banyak memperbaruhi informasi soal adanya kebijakan yang dikeluarkan Jokowi terutama soal tax amnesty atau pengampunan pajak. Dia malah menganggap program tax amnesty itu diterapkan Jokowi malah mengembalikan uang negara yang berada di luar negeri kembali ke Indonesia.
"Pernyataan pak Prabowo yang menyatakan ada bocoran Rp 11 ribu triliun menunjukkan dia tidak tahu data yang sesungguhnya. Kebijakan tax amnesty membuat kekayaan yang dimiliki oleh berbagai kalangan lebih transparan lalu kabarnya kekayaan di luar negeri bisa dikembalikan ke Indonesia, kata Ace di Pondok Cemara, Menteng Jakarta Pusat, Senin (05/03/2019).
Ace juga menyatakan pemerintahan Indonesia telah menandatangani kerjasama dengan Swiss. Hal ini dilakukan untuk melacak kekayaan yang yang disimpan di luar negeri. Kerjasama ini diharapkan dapat mencegah munculnya skandal seperti yang ada di laporan panama papers dan paradise papers.
"Pemerintahan Jokowi juga telah menandatangani kebijakan kerjasama republik indonesia dgn swiss soal pelacakan harta yang ada di luar negeri. Jadi tidak ada kasus-kasus seperti di laporan jurnalistik internasional panama papers dan paradise papers," kata Ace.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengklaim mempunyai bukti jika adaya kebocoran dana anggaran Indonesia di luar negeri. Bahkan menurut Prabowo, bukti kebocoran tersebut sudah diakui pemerintahan Jokowi - JK dengan pernyataan menteri keuangan di Kabinet Indonesia Kerja terkait uang negara yang totalnya mencapai belasan ribu triliun rupiah.
Lalu, Presiden Jokowi membuat kebijakan tax amnesty yang diharapkan uang warga Indonesia tersebut bisa kembali ke dalam negeri.
Terkait hal itu, Prabowo juga menilai Indonesia sangat liberal karena banyak hasil kekayaan alamnya justru dibawa ke luar negeri padahal modal dan sumbernya dari dalam negeri.
Baca Juga: Persib Bentrok dengan Persebaya di Piala Presiden, Saepulloh Siap Dimainkan
"Indonesia ini lebih liberal dari mbahnya liberal. Kekayaan alam ada di kita, orang mau usaha modalnya dari bank pemerintah kemudian mendapat untung hasilnya dijual ke luar negeri, dan keuntungannya tidak balik ke Indonesia," kata Prabowo dalam acara konsolidasi nasional Aliansi Pencerah Indonesia (API) di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (3/3/2019).
Tag
Berita Terkait
-
Bantah Tuduhan Amien Rais, PSI: Kebijakan Jokowi Jadi Contoh Negara Lain
-
Sebut Inggris Prabowo Tiada Tanding, Fadli Zon Merasa Kasihan sama Jokowi
-
Di Depan Petani, Hasto: Jargon Setop Impor Prabowo Tak Jelas Juntrungannya
-
Fadli Zon Sebut Keluarga Sandiaga Dukung Jokowi karena Jadi Caleg Hanura
-
Bantah Soal Uang Rp 11 Ribu T, BPN: Jokowi dan Timses Malas Baca atau Lupa?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS