Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko mengecam adanya tuduhan capres petahana Joko Widodo mau menghapus pelajaran agama jika terpilih di Pilpres 2019. Bahkan menurutnya, tuduhan yang disampaikan seorang emak-emak berhijab sebagaimana video viral di media sosial merupakan tindakan biadab.
"Tetapi satu saya mengecamlah cara cara seperti itu. Itu sungguh tidak beradab, tidak baik," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).
Lantaran dianggap sebagai kampanye hitam, Moeldoko mendukung bila ada masyarakat yang melaporkan tindakan emak-emak berhijab dan mengenakan atribut mirip salah satu partai politik itu ke polisi. Menurutnya, upaya jalur hukum itu bisa ditempuh untuk memberikan efek jera.
"Ya sebenarnya perlu ada dilaporkan, biar ada jera. Ini harus ada sanksi yang keras menurut saya karena ini menciderai demokrasi," tutur Moeldoko.
Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menyebut ada indikasi kampanye-kampanye menyesatkan seperti itu dilakukan secara masif. Kendati demikian, Moeldoko mengaku elektabilitas Jokowi-Ma'ruf tak terganggu dengan adanya kampanye tersebut.
"Enggak, turun si enggak, cuma kan terganggu. Dalam konteks yang lebih besar kita bicaranya ini upaya sistematis untuk merusak demokrasi, dengan cara membalikan situasi bahkan menyesatkan. Bahasa paling bagus menyesatkan masyarakat," kata Moeldoko.
Sebelumnya, beredar video viral emak-emak berhijab dengan mengenakan pakaian berlogo mirip partai politik itu diduga menyebarkan kampanye hitam kepada Jokowi - Ma'ruf. Dalam video tersebut, emak-emak itu menyebutkan jika Jokowi - Ma'ruf Amin terpilih makan pelajaran agama akan dihapuskan.
“Apakah mau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi dan menteri-menterinya, itu kan salah satu program mereka,” tuturnya.
Baca Juga: IndoSterling Aset Manajemen Targetkan Bisa Dapat Dana Kelolaan Rp 3 Triliun
Tag
Berita Terkait
-
Emak-emak Tuduh Jokowi Mau Hapus Pelajaran Agama, Moeldoko: Kampanye Sesat!
-
PKS Bantah Emak-emak Kampanye Hitam Terhadap Jokowi Seorang Kader
-
Jokowi Disebut Mau Hapus Pelajaran Agama, TKN Ungkit Lagi Tes Baca Alquran
-
Sebut Uang Rp 11 Triliun Bocor ke Luar Negeri, TKN: Prabowo Tak Tahu Data!
-
Bantah Tuduhan Amien Rais, PSI: Kebijakan Jokowi Jadi Contoh Negara Lain
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
Terkini
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang