Suara.com - Pembebasan Siti Aisyah, terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam, kakak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, disebut sebagai hasil operasi senyap Presiden Joko Widodo.
'Klaim' itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 11 Maret 2019.
Menurut Yasonna saat itu, pembebasan Siti Aisyah berkat perintah Presiden Jokowi agar kabinetnya menjalin komunikasi dengan Malaysia.
Ia mengungkapkan, koordinasi kedua negara sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Najib Razak hingga Mahathir Mohammad.
Namun, lobi dari pemerintah Indonesia tersebut dibantah oleh PM Malaysia Mahathir Mohamad dala, pernyataannya kepada The Star.
Dia mengaku tak mengetahui adanya lobi dari Indonesia untuk pembebasan terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam. Bahkan, Mahathir bilang itu murni urusan hukum.
"Saya tidak memiliki informasi (tentang hal itu). Ini adalah keputusan yang dibuat pengadilan. Dia diadili lalu dipulangkan. Jadi, itu adalah proses yang sesuai hukum," ujr Mahathir dalam pernyataannya Selasa (12/3/2019).
Nah, pernyataan Mahathir menjadi pintu bagi politikus-politikus untuk mempertanyakan lobi yang dimaksud pemerintah Jokowi. Mereka berkicau menyindir.
Seperti dirangkum SUARA.com, Rabu (13/3/2019), berikut 5 politikus yang menyindir klaim Jokowi atas pembebasan Siti Aisyah tersebut:
1. Dahnil Anzar, Koordinator Jubir BPN Prabowo - Sandi
Melalui akun Twitter @DahnilAnzar, Dahnil menyampaikan permohonaan maaf mengenai sikap pemerintah Jokowi yang telah melakukan klaim. Dahnil pun menghormati keputusan pengadilan yang telah menyatakan Siti Aisyah bebas.
“Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yg klaim melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yg menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan,” kata Dahnil, Rabu (13/3/2019).
Dahnil pun menyebut kebohongan yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi telah membuat wibawa bangsa Indonesia dipermalukan. Dahnil memastikan kebohongan yang dibuat oleh Jokowi tidak merepresentasikan rakyat Indonesia.
“Ketika wibawa bangsa dipermalukan oleh laku politik klaim dan kebohongan. Mohon maaf Tun Dr @chedetofficial prilaku klaim dan kebohongan mereka, sama sekali tdk merepresentasikan rakyat Indonesia,” ungkap Dahnil.
2. Fadli Zon, Wakil Ketua DPR
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
Terkini
-
KPK Mulai Pakai AI Audit LHKPN, Pejabat Harta Janggal Langsung Kena 'Bendera Merah'
-
Kronologi Suderajat, 30 Tahun Jualan Es Gabus Hancur Dituduh Dagang Makanan Berbahan Spons
-
PNKT-Kemensos Perkuat Sinergi Dukung Program Prioritas Presiden di Daerah
-
Usman Hamid Soroti Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump: Dinilai Lemahkan Komitmen HAM
-
Buntut Panjang Pedagang Es Gabus Viral: Propam Turun Tangan Periksa Polisi yang Gegabah
-
Pemerintah Buat Rumusan Penghapusan Tunggakan BPJS, Kapan Mulai Berlaku?
-
Dituding Minta 'Uang Damai' Rp5 Miliar oleh Tersangka Korupsi Indah, Ini Jawaban Tegas Polda Metro
-
Pastikan Korban Banjir Purbalingga Tidak Kekurangan Pangan, Kemensos Dirikan Dapur Umum
-
Operasi Pekat Jaya Digelar Jelang Ramadan, Polda Metro Sasar Tawuran hingga Premanisme!
-
Pengeluaran Masih Nombok, Buruh Jakarta Desak Pramono Anung Revisi UMP 2026 di Depan Balai Kota